Gerindra: THR PNS dari APBD Bukti Pemerintah Tak Profesional

Jakarta - Pemerintah pusat dan kepala daerah berpolemik terkait tunjangan hari raya (THR) PNS daerah yang memakai APBD. Gerindra menyebut kebijakan Presiden Joko Widodo itu sangat tak profesional.

"Pemerintah tidak profesional terkait alokasi anggaran THR maupun anggaran pensiun maupun gaji ke-13. Harusnya kan jauh-jauh hari sudah disiapkan, sudah diumumkan berbulan-bulan sebelumnya," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR F-Gerindra Ahmad Riza Patria kepada wartawan, Rabu (6/6/2018).

Menurut Riza, kebijakan THR PNS daerah menggunakan APBD tak seharusnya diumumkan menjelang Lebaran. Kebijakan pemerintah pusat disebutnya membuat daerah tidak siap.

Baca juga: Suara Kepala Daerah Soal THR PNS: 'Jungkir Balik' hingga Keberatan

Riza mengatakan setidaknya ada 3 masalah terkait dana THR PNS daerah dari APBD. Pertama, soal waktu pengumuman kebijakan ini.

"Mendadak, sudah mendadak diumumkannya, tidak disiapkan jauh-jauh hari penganggarannya. Kan orang awalnya tahunya dibiayai APBN seluruhnya. Ternyata dibebankan kepada APBD," ucap Riza.

Baca juga: Mendagri vs Risma Soal THR PNS, PDIP: Harus Dukung Kebijakan Jokowi

"Nah, teman-teman di daerah banyak yang tidak tahu dan tidak menganggarkan untuk THR karena sebelumnya kan nggak ada, hanya gaji ke-13," imbuh dia.

Riza menjelaskan mekanisme penganggaran APBD tak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Ada mekanisme dan peraturan yang mesti diikuti.

"Harus persetujuan DPRD, kan tentu ada mekanismenya, melalui rapat-rapat pembahasan dan yang tidak kalah penting anggarannya harus siap dan ada," tutur Riza. (gbr/elz)