Kemendagri Ajukan Rp 3,1 T di 2019, Termasuk untuk Dana Parpol

Jakarta - Kemendagri mengajukan anggaran sebesar Rp 3,1 triliun di Rancangan APBN 2019. Selain menyampaikan anggaran untuk Kemendagri, sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Mendagri Tjahjo Kumolo juga mengusulkan anggaran untuk BNPP.

Hal itu disampaikan Tjahjo dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi II DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali.

"Kemendagri dalam rangka untuk mensukseskan program-program di 12 unit kerja (ditjen), maka kami menyampaikan pagu indikatif sebesar Rp 3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2019," kata Tjahjo dalam rapat tersebut.

Baca Juga:
Kemenag Ajukan Anggaran Rp 63 T untuk 2019 ke DPR

Namun Tjahjo meminta agar Komisi II DPR memperhatikan pagu indikatif untuk Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) yang hanya sebesar Rp 237,395 miliar. Sebab, anggaran kerja sebesar itu belum mencukupi untuk Ditjen Polpum di tahun 2019.

"Bayangkan, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Maka, saya kira anggaran untuk di Polpum masih terbilang kecil. Saya minta kepada pimpinan Komisi II dan Banggar bisa menelaah hal ini," ungkap Tjahjo.

Dia menjelaskan, Ditjen Polpum memiliki tugas dan tanggung jawab besar untuk mengkonsolidasikan keamanan pada Pileg dan Pilpres 2019. Selain konsolidasi pengamanan Pemilu 2019, Ditjen Polpum juga akan merealisasikan pencairan anggaran realisasi kenaikan dana untuk partai politik yang sebesar Rp 1.000 persatu suara sah.

"Polpum juga akan merealisasi dana parpol sesuai PP Nomor 1 tahun 2018 sebesar Rp 1.000 persuara sah. Dan juga pos-pos anggaran untuk ormas dalam rangka pemerintah menghadapi tahun politik. Jumlah Ormas di kita itu 382.585 ribu. Baik yang terdaftar di Kemendagri dan Kemenkum HAM baik yang level provinsi dan kabupaten/kota sampai pada Ormas cabang asing," tutur Tjahjo.

Baca Juga:
Dana Parpol Naik 10 Kali Lipat, Sri Mulyani Harap Tak Ada Korupsi

Sementara, untuk pagu indikatif BNPP, Tjahjo mengusulkan anggaran Rp 223,69 miliar. Namun, anggaran yang diusulkan Tjahjo itu dipangkas oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas menjadi sebesar Rp 193,698 miliar.

Menurut Tjahjo, anggaran tersebut belum mencukupi untuk pembangunan 7 PLBN baru sesuai dengan permintaan daerah-daerah. Oleh sebab itu, ia meminta penambahan anggaran sebesar Rp 30 miliar.

"Karena pembangunan PLBN-nya ditambah 7 kok anggarannya dikurangi. Kami hanya ingin mengusulkan itu aja sebagai bahan pertimbangan, saya akan lapor ke Kementerian Keuangan juga Bappenas. Ini ada penambahan 7 PLBN maka untuk lebih cepat pembangunan PLBN ini untuk bisa penambahan alokasi," terang politikus PDIP itu.

"Sudah dicek (lokasinya) dan akan dibangun oleh Kementerian PU, seperti di kecamatan Sota, di Merauke itu juga akan dibangun PLBN," lanjut Tjahjo.

Rapat kemudian menyimpulkan usulan anggaran dari Kemendagri dan BNPP akan dipelajari secara teliti bersama. Rapat juga menyimpulkan, pagu indikatif dan usulan penambahan anggaran akan dibahas secara mendalam pada RAPBN tahun 2019. (elz/elz)