.webp)
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan hashtag dan nyanyian mengenai ganti presiden tersebut dibolehkan saja di dalam sebuah negara. Namun kegiatan itu harus dalam koridor demokrasi.
"Ya, dalam negara demokrasi yang namanya selama masih dalam koridor demokrasi, bikin hashtag, lagu, bikin puisi, bikin saja. Bikin film, bikin drama, bikin apa saja, ini negara demokrasi dan kita menghormati itu," kata Pramono saat ditemui di kantornya, gedung Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, tegas Pramono, yang paling penting adalah gerakan atau kegiatan tersebut tidak memaksa rakyat. Hormati hak masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya.
"Yang paling penting adalah tidak boleh ada pemaksaan kepada rakyat, kepada masyarakat, kepada pemilih. Dan kita juga harus saling menghormati untuk itu," kata Pramono.
Pramono sendiri menilai maraknya hashtag ataupun lagu untuk ganti presiden di Pilpres 2019 tersebut merupakan bagian dari lucu-lucuan dalam berdemokrasi.
"Dan kami terus terang tentunya sebagai partai atau pendukung Presiden Jokowi, kami melihat itu bagian dari lucu-lucuan saja," katanya.
Pramono menambahkan, berdasarkan hasil survei, gerakan #2019GantiPresiden tersebut juga tidak berpengaruh banyak terhadap elektabilitas Jokowi. Hal itulah yang membuat Pramono menilai gerakan tersebut sebagai bagian dari seru-seruan demokrasi.
"Sekarang ini masyarakat, rakyat, pemilih kita ini kan sudah sangat cerdas. Mereka tahu ini motif politik apa dan sebagainya. Sekarang ini mereka sudah punya pilihan preferensi itu sudah ada. Apalagi dari hasil survei yang berkali-kali dilakukan oleh lembaga survei, lembaga survei mana pun, posisi Pak Jokowi tidak berubah dengan hanya karena hashtag, karena lagu. Jadi menurut saya seru-seruan saja, demokrasi kita punya pilihan. Bahkan kalau Via Valen nyanyi lagu yang seru juga," jelasnya. (jor/imk)
