Bantahan Eks Pimpinan Banggar DPR soal Korupsi e-KTP

Jakarta - Jajaran mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR diperiksa KPK berkaitan dengan kasus korupsi proyek e-KTP. Mereka membantah bila dikatakan anggaran proyek e-KTP pernah dibahas di Banggar DPR.

"Ya itu, seperti yang saya jelaskan tadi ya (di penyidik KPK). Saya di Badan Anggaran hanya membahas postur APBN. Nggak pernah kita bahas di Badan Anggaran. Itu dibahas di Komisi II," ucap mantan Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir setelah menjalani pemeriksaan di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).

Baca juga: Bamsoet Mengaku Kenal Ponakan Novanto: Dia di Golkar Juga

Menurut Mirwan, Banggar DPR hanya menerima anggaran yang sudah diketok di Komisi II dan tidak mempelajari lagi. Dia mengatakan proses selanjutnya setelah itu diteruskan ke Sekretariat Banggar.

"Sudah firm dari pemerintah tentang e-KTP. Sudah ditetapkan oleh pemerintah anggarannya, lantas dibahas di Komisi II," kata Mirwan.

"Tidak... tidak (dipelajari lagi oleh Banggar). Sudah diputuskan di Komisi II ya udah," imbuhnya.

Selain itu, mantan anggota Komisi II Khatibul Umam Wiranu--yang lebih dulu selesai diperiksa--mengaku tidak ditanya terkait anggaran. "Penganggaran nggak ditanya juga, karena penganggaran kan sudah pernah ditanyakan ke saya," ucap Khatibul.

Baca juga: Bamsoet Tak akan Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Menurut penuturannya, dia hanya dicecar soal hubungan dengan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (orang kepercayaan Setya Novanto). Tetapi dia mengakui tidak pernah mengenal Irvanto. Selain Khatibul, eks anggota Komisi II lainnya, Arif Wibowo, menyatakan hal serupa.

"(Ditanya soal) Irvanto sama Made Oka Masagung, (saya) nggak kenal," kata Arif singkat.

"(Jangankan) tahu, kenal juga nggak, apalagi bertemu, berhubungan," tambahnya. (nif/dhn)