Ini Pertimbangan Hakim Tolak Gugatan Pidato 'Pribumi' Anies

Jakarta - Gugatan perdata terkait pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencantumkan kata 'pribumi' ditolak majelis hakim. Menurut hakim, ucapan 'pribumi' itu tidak bisa dinilai sebagai pelanggaran perdata karena antara penggugat dan tergugat tidak terdapat hubungan pribadi.

"Menimbang, sebelum majelis hakim mendalami ada tidaknya ucapan tersebut atau apakah perbuatan melawan hukum atau tidak, maka oleh karena tidak ada hubungan penggugat dan tergugat yaitu hubungan pribadi. Menimbang bahwa perbuatan perdata ini bukan hubungan pribadi," ujar ketua majelis hakim Tafsir Sembiring saat membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2018).

Baca juga: Gugatan Pidato 'Pribumi' Anies Baswedan Ditolak Hakim

Pidato Anies tersebut dibacakan pada Senin, 16 Oktober 2017. Saat itu dalam pidatonya, ada kata 'pribumi' yang diucapkan Anies. Kata itulah yang kemudian dianggap penggugat sebagai bentuk pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut penggalan pidato Anies:

Dulu semua kita pribumi dan dikalahkan, kini telah merdeka, kini saatnya kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. 'etek se atellor ajam se ngeremme', itik yang bertelur ayam yang mengerami, kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan. Kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme. Kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini.

"Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka eksepsi tergugat dikabulkan. Maka tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan," ujar hakim.

Baca juga: Analisis Denny JA soal Kata 'Pribumi' yang Berubah Jadi Sensitif

Gugatan itu diajukan oleh tim advokasi anti diskriminasi ras dan etnis (Taktis) yang menilai pidato Anies melanggar Pasal 4 huruf b angka 2 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dalam gugatan, Anies diminta menyampaikan permintaan maaf melalui media online dan elektronik selama 7 hari. Penggugat menilai Anies melakukan perbuatan melawan hukum.

(fai/dhn)