Muhammadiyah Soal Ahmadiyah

Yogyakarta - Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap aliran Ahmadiyah? Bagi Muhammadiyah, segala hal harus berdasarkan pada prinsip aqidah Islam, meyakini keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Di luar itu, sesat. Demikian disampaikan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin kepada wartawan di Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Di Tiro, Yogyakarta, Senin (18/7/2005). Saat itu, Din dimintai tanggapan tentang Ahmadiyah. Pertanyaan ini untuk menanggapi kasus penyerbuan massa terhadap Kampus Mubarak yang dijadikan sekretariat Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah, Jumat, 15 Juli 2005 lalu. Saat itu, massa ingin membubarkan Ahmadiyah karena menganggap sebagai aliran sesat. "Kalau ada pandangan yang mengakui ada nabi terakhir selain Nabi Muhammad, maka itu sangat bertentangan dengan Aqidah Islamiyah," jelas Din. Menurut dia, berdasarkan dokumen-dokumen resmi, ada dua macam Ahmadiyah. Kelompok pertama, Ahmadiyah Lahore. Kelompok ini hanya menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang pembaharu Islam dan mengakui bahwa Muhammad sebagai nabi terakhir. Kelompok kedua, Ahmadiyah Qadiani. Kelompok ini mengakui Mirza Gulam Ahmad sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Informasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kampus Mubarak merupakan sekretariat Ahmadiyah Qadiani. "MUI sudah membuat fatwa itu tahun 1980-an dengan menyatakan, Ahmadiyah Qadiani itu sesat," kata Din yang hingga saat ini masih menjabat sebagai sekretaris umum MUI itu. Meski begitu, kata Din, Muhammadiyah menolak dan mengecam tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapa pun, termasuk dalam merespons keberadaan Ahmadiyah Qadiani ini. "Sesuai ajaran Islam, Islam juga memberikan kebebasan kepada semua orang. Namun, Islam juga mengajak orang untuk kembali kepada ajaran yang benar. Jadi, kami tidak membenarkan adanya kekerasan, apalagi pengrusakan," kata Din. Tentang kasus penyerbuan massa ke Kampus Mubarak, Muhammadiyah menyerahkan hal itu kepada aparat berwenang. "Kita serahkan kepada aparat. Dan saya kira saat ini harus ada klarifikasi dari Ahmadiyah mengenai hal itu (masalah kenabian)," ungkap Din. (asy/)