Jokowi Temui Peserta Kamisan Dinilai untuk 2019, Ini Kata Istana

Jakarta - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menilai pertemuann Presiden Joko Widodo dengan peserta aksi Kamisan untuk pencitraan jelang Pilpres 2019. Hal itu dibantah oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

"Presiden itu bilang kepada kami, apakah safari ini kalau saya ke sana ke mari nanti orang tidak menilai saya seperti ini dan itu. Dia juga mengukur dirinya. Memantaskan dirinya. Padahal kan ini bulan Ramadan, saya lama sekali tidak berkumpul di sini,' ujar Ngabalin di kantor DPD I Partai Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Baca juga: Jokowi Temui Peserta Kamisan, Haris Azhar: Kepentingan untuk 2019

Ngabalin mengatakan banyak pihak yang memang ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Jadwal sudah diatur agar Jokowi bisa memenuhi undangan itu. Sebab itu, tudingan jika Jokowi menemui pihak tertentu sebagai pencitraan dinilai tak tepat.

"Beliau pun mengatakan begitu. Pak ini bulan Ramadan, bulan yang penuh maghfirah (ampunan). Ada orang di bulan ini yang tadinya mungkin tidak terima kita, kita datangi, kita silaturahmi, apalagi kan bukan kami yang mengatur jadwalnya ke sana kemari. Ada banyak orang yang minta waktu berapa jumlah asal dalam skala-skala yang besar agar pesannya bisa tersampaikan. Jadi jauhlah dari gerakan-gerakan Presiden itu untuk sekadar pencitraan. Orang hari-hari dia berjalan dengan programnya. Tinggal kita lihat umat dan masyarakat penilaiannya," jelasnya.

Sebelumnya, Haris Azhar mengomentari Presiden Joko Widodo yang menerima peserta aksi Kamisan di Istana Negara. Haris menyebut pertemuan tersebut hanya untuk kepentingan mencari sentimen positif masyarakat untuk Pilpres 2019.

"Ah ini mah gimik-gimik palsu aja. Dan dia bukan datang ke Kamisan, orang korbannya yang diundang ke dalam (Istana)," ujar Haris saat dihubungi detikcom, Kamis (31/5).

Haris menilai pertemuan Jokowi dengan peserta Kamisan tidak menunjukkan keseriusan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

"Ini nggak sama sekali menunjukkan interest dia untuk menunjukkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dia cuma sekadar mau merespons, mau cari sentimen positif aja di tengah masyarakat, ini punya kepentingan untuk 2019," katanya. (nkn/idh)