Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik di Kraton Surakarta

Jakarta - Pemerintah diminta untuk membantu menyelesaikan kisruh kepemimpinan di Kraton Surakarta yang sudah berlangsung hampir setahun. Pemerintah diminta bantuannya sebagai pemangku budaya Jawa.Permintaan ini disampaikan kerabat Kraton Surakarta yang juga anggota DPD, BRAy Mooryati Soedibyo, kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (18/7/2005).Mooryati, yang merupakan cucu Sunan Paku Buwono X, datang bersama Poppy Dharsono dan Kusumo Hamidjojo. Ketiga kerabat kraton ini dikenal sebagai pendukung KGPH Tedjowulan sebagai Sunan Pakubuwono XIII. Atas permintaan ini, menurut Mooryati, Wapres menyatakan masih perlu mendalami masalah ini. Sebab Wapres Jusuf Kalla mengaku kurang memahami masalah perebutan kekuasaan antara kubu KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi ini."Wapres akan mendiskusikan hal ini dengan Presiden, Mendagri, dan gubernur dalam waktu dekat," kata pengusaha sukses jamu tradisional ini.Konflik di Kraton Surakarta Hadiningrat ini terjadi karena dua ahli waris, yakni KGPH Tedjowulan dan KGPH Hangabehi, yang sama-sama mengklaim sebagai pengganti yang sah dari Sunan Paku Buwomo XII. Baik Tedjowulan maupun Hangabehi sudah dinobatkan sebagai Sunan Paku Buwono XIII. Tedjowulan dinobatkan pada 31 Agustus 2004, sedang Hangabehi 10 September 2004. Sejak itulah terdapat raja kembar di Kraton Surakarta. (gtp/)