Kader PDIP Geruduk Radar Bogor, Mahfud MD: Jangan Brutal

Jakarta - Anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD berharap masalah penggerudukan kantor Radar Bogor oleh kader PDI Perjuangan dapat diselesaikan dengan baik. Mahfud mengatakan ada Dewan Pers dan polisi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Itu tindakan yang tidak benar. Tindakan itu tidak benar dan jangan berlaku sama dengan orang-orang brutal yang suka menyerang. Diserang ya jangan menyerang begitu. Selesaikan saja dengan baik-baik," kata Mahfud kepada wartawan setelah mengikuti Upacara Hari Lahirnya Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018).

Baca juga: Polisi Selidiki Penggerudukan Kader PDIP di Kantor Radar Bogor

Mahfud menuturkan Dewan Pers berwenang menilai ada atau tidaknya pelanggaran etik dalam artikel berjudul 'Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta' yang diterbitkan Radar Bogor pada Rabu, 30 Mei 2018. Sementara itu, pihak Radar Bogor, jika merasa keberatan atas penggerudukan itu, dapat membawa peristiwa tersebut ke jalur hukum.

"Bisa Dewan Pers untuk etika profesinya, wartawannya, persnya. Tapi pelaku kekerasannya, kan ada aparat penegak hukum, polisi dan sebagainya," jelas Mahfud.

"Oleh sebab itu, yang Radar Bogor-nya, kalau memang dianggap langgar etika, itu biar ada Dewan Pers. Yang melanggar hukum dengan kekerasan, ada polisi," tuturnya.

Baca juga: Radar Bogor Digeruduk, PDIP: Kalau di Jateng Rata Itu Kantor!

Terkait artikel surat kabar tersebut, Mahfud mengimbau, jika ada yang menyerang Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dengan kata-kata, balaslah dengan kata-kata. Tidak dengan intimidasi.

"Siapa pun yang ingin membela kebenaran, menurut saya, layani dengan logika. Orang nyerang dengan kata, balas dengan kata yang argumentatif. Jangan dengan fisik. Itu buruk bagi negara hukum," tegas Mahfud.

Polisi akan menyelidiki penggerudukan itu. Semua pihak terkait, yaitu massa yang menggeruduk serta pihak Radar Bogor, akan dipanggil.

"Kita akan selidiki," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal ketika dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (31/5). (aud/idh)