Panasnya Sidang BPUPKI Saat Menggali Pancasila

Erwin Dariyanto - detikNews
Jumat, 01 Jun 2018 07:51 WIB
Foto: Nadia Permatasari W
Jakarta - Tujuh puluh tiga tahun yang lalu, 76 anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menggelar rapat di sebuah gedung di Jalan Pejambon, Nomor 6, Jakarta Pusat. Sidang digelar dua kali, yakni pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 dan 10 Juli 1945 hingga 14 Juli 1945.

Dalam sidang yang pertama mereka merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. Selama empat hari bersidang tercatat 32 peserta yang memberikan pendapatnya, yakni: 11 orang pada 29 Mei, 10 orang di 30 Mei, dan 6 orang pada tanggal 31 Mei, dan 1 Juni 1945 ada 5 orang.

Mr. Muhammad Yamin pada sidang 29 Mei 1945 mengusulkan sebuah konsep dasar negara yang mengacu pada sejarah nasional bangsa Indonesia. Berikutnya sejumlah tokoh memberikan gagasan agar Indonesia menjadi negara Islam. Sayang sejumlah pendapat para tokoh tersebut tak terdokumentasikan dengan baik.



Hanya beberapa pendapat tokoh yang terdokumentasikan dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Muhammad Yamin yang terbit pada 1959 dan Risalah Sidang BPUPKI yang disusun Sekretariat Negara tahun 1998. Beberapa pendapat yang terdokumentasi antara lain disampaikan oleh Ki Bagoes Hadikoesoemo, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Soepomo, dan Sukarno.

KH Masjkur, salah satu anggota BPUPKI mengatakan 3 hari pertama sidang berjalan sangat panas dan alot. Terjadi perdebatan soal bentuk dan dasar negara. Ada yang mendesak agar Indonesia berbentuk negara Islam, namun sebagian lagi menolak.

"Agama Islam itu cakap dan cukup serta pantas dan patut untuk menjadi sendi pemerintahan kebangsaan di negara kita Indonesia ini. Tetapi di antara tuan-tuan ada juga orang-orang yang tidak setuju negara kita ini berdasarkan agama," kata Ki Bagoes.

Pendapat Ki Bagoes mendapat dukungan dari beberapa tokoh ulama ketika itu. Namun ada yang tak sepakat dengan mereka. Antara lain Prof. Dr. Mr. Soepomo dan Mohamad Hatta. Mereka tak setuju Indonesia menjadi negara Islam.



"Oleh anggota yang terhormat Tuan Moh Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar, bahwa dalam negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama," kata Soepomo dalam sidang BPUPKI, 31 Mei 1945.

Setelah sidang ditutup hari itu, malamnya beberapa anggota BPUPKI yakni KH Masjkur, KH Wahid Hasyim, dan Abdul Kahar Mudzakir menginap di rumah Muhammad Yamin tak jauh dari Pejambon.

"Kami bertiga, berempat dengan Yamin," kata Masjkur dalam buku NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna karya Andree Feillard yang dikutip detikcom Jumat, 1 Juni 2018.

Di tengah mereka ngobrol, muncul Sukarno yang sengaja datang untuk mempersatukan perbedaan pendapat dalam 3 hari sidang BPUPKI. Bung Karno berpesan agar pada sidang keesokan harinya, 1 Juni 1945 tak lagi berlangsung panas. (erd/jat)