PAN: Mahfud MD Bikin Simpati ke BPIP Merosot

PAN: Mahfud MD Bikin Simpati ke BPIP Merosot

Danu Damarjati - detikNews
Kamis, 31 Mei 2018 22:36 WIB
Anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Polemik 'gaji' Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membuat anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD berkomentar pedas. PAN kecewa dengan sikap Mahfud itu.

"Saya sebenarnya bersimpati kepada tokoh-tokoh senior dalam BPIP. Kasihan sudah sepuh malah jadi sasaran kemarahan publik. Tapi simpati tersebut merosot dengan komentar-komentar defensif Prof Mahfud," kata anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/5/2018).



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, komentar Mahfud cenderung bersifat mempertahankan diri dari kritik. Padahal gaji BPIP terlalu besar dan tak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Alangkah baiknya Mahfud mengembalikan duit itu ketimbang mempertahankan diri bahwa hak keuangan itu tidak bermasalah.

"Jadi seharusnya pak Mahfud merespon kritik dengan bijak. Misalkan, dengan memgembalikan 100% atau x% dari remunerasi tersebut ke kas negara," kata Dradjad.



Dipandangnya, kontroversi 'gaji' BPIP ini seperti fenomena puncak gunung es yang sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Gaji mungkin terlihat kecil, tapi dana operasionalnya bisa miliaran Rupiah setahun.

"Salah seorang mantan pimpinan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pernah memberi info ke saya, ada Menteri yang membelanjakan dana antara Rp 5-10 milyar dalam satu tahun tertentu," kata dia.



Kontroversi BPIP ini perlu menjadi momentum untuk membuat sikap transparan pemerintah soal remunerasi pejabat-pejabat. BPK perlu membuka semua remunerasi ke publik.

"Yang saya tahu, remunerasi tersebut bueesaaarrr sekali. Sebaiknya BPK membuka saja hal ini ke publik. Dengan demikian, kita bisa perbaiki struktur remunerasi pejabat negara agar lebih sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandas Dradjad.

Sebelumnya, Mahfud menanggapi kritikan terhadap besaran hak keuangan untuk BPIP. Mahfud mempertanyakan siapa saja tokoh yang pernah mengembalikan gaji, menurutnya tak ada karena memang Indonesia tak punya mekanisme pengembalian gaji. Kemudian dia menyebut sejumlah tokoh yang pernah menjadi pejabat negara, salah satunya senior PAN Amien Rais.



"Taruh Pak Hidayat Nur Wahid yang dianggap paling bersih pernah kembalikan gaji nggak? Amien Rais pernah mengembalikan gaji nggak? Amien Rais pernah mengembalikan gaji nggak? Siapa coba? Menteri nggak ada? Karena nggak ada mekanisme pengembalian gaji itu," ujar Mahfud.

Mahfud juga membandingkan dengan gaji anggota DPR. Menurutnya, gaji anggota DPR juga besar namun tak diributkan saat ini. Mahfud juga tak terima ada meme satir 'Saya Pancasila, Saya Rp 100 Juta' yang disebutnya berasal dari politisi PKS. Padahal kata dia, PKS sudah melahirkan dua koruptor besar.

(dnu/van)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads