"Saya mau katakan latar belakangnya saja. Belakangan, kita merasa ada ancaman terhadap ideologi Pancasila. Ancamannya itu gerakan-gerakan radikal yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, itu jelas ada," ujar Mahfud di kantor BPIP, gedung Wantimpres, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Mahfud mengatakan hal ini didapat dari hasil survei yang menyebut 9 persen rakyat Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Menurutnya, meski hanya 9 persen, itu dapat merusak negara.
Menurut Mahfud, jumlah tersebut berkembang karena masih ada orang yang tidak tahu nilai Pancasila. Untuk mengatasi hak tersebut, dibentuklah BPIP sebagai unit yang membantu presiden terkait ideologi.
"Kenapa mereka begitu berkembang? Karena sejak reformasi itu Pancasila dianggap sesuatu yang tidak gagah, sehingga banyak yang tak tahu nilai-nilai itu," tuturnya.
"Lalu kita berpikir, kalau gitu dibentuklah satu unit kegiatan yang membantu presiden untuk membuat kebijakan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila," sambungnya.
Hal yang dilakukan BPIP adalah menjaga nilai-nilai Pancasila. Karena itu, BPIP telah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kembali menghidupkan pelajaran Pancasila.
"Apa yang dilakukan, kami sudah ketemu Mendikbud. 'Tolong, Pak, mata pelajaran Pancasila itu dihidupkan lagi sebagai nama karena selama ini pelajaran itu nggak ada katanya sudah dititipkan materinya ke pelajaran sejarah, PPKN, pelajaran lain," tuturnya.
Menurutnya, ajaran yang benar harus diperkenalkan agar tidak hilang. Ia juga telah menemui Kemenristek Dikti untuk membahas kebijakan kurikulum.
"Saya katakan begini, sesuatu yg benar itu kalau tidak sering dipropagandakan hilang. Sesuatu yang salah kalau selalu dipropagandakan itu kuat, seperti Hitler fasisme. Lalu kami katakan harus ada di kebijakan kurikulum, Kemenristek Dikti juga kami bertemu," kata Mahfud. (idh/idh)
