Segera Rampungkan RKUHP, Panja DPR Rapat dengan Pemerintah

Jakarta - Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) kembali dilanjutkan. Sore ini Panja RKUHP DPR menggelar rapat bersama pemerintah.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5/2018). Rapat dipimpin ketua Panja Mulfachri Harahap dari Fraksi PAN. Sementara itu, pemerintah diwakili Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM Enny Nurbaningsih.

"Saya kira ada beberapa isu penting yang harus kita samakan pandangan persepsinya, sehingga RKUHP bisa kita selesaikan segera," kata Mulfachri sebelum rapat dimulai.

Baca juga: Target RUU KUHP Rampung Agustus, Ini yang Masih Jadi Perdebatan

Dia menjelaskan, ada beberapa isu yang akan dibahas dalam rapat Panja sore ini. Di antaranya soal perluasan pasal zina, penghinaan presiden, dan hukuman mati.

Mulfachri sempat menyinggung surat KPK kepada Presiden Joko Widodo yang meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP. KPK menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, malah memperlemah pemberantasannya.

Mulfachi menegaskan tidak pernah ada upaya pelemahan terhadap KPK.

"Saya kira tidak ada satu pun dari kita yang ingin melemahkan KPK. Jangan sekali-sekali berpikir bahwa keinginan untuk memberantas korupsi hanya KPK," sebut dia.

Baca juga: Di Depan Jokowi, Bamsoet Jamin RKUHP Selesai 17 Agustus 2018

"Saya kira kita semua tahu, bahwa kita punya problem selalu itu dan tentu ingin bisa bersama-sama bahu membahu menyelesaikan memerangi kasus korupsi di negeri ini, saya kira tidak tepat kalau ada kecurigaan bahwa norma yang diatur dalam KUHP baru akan melemahkan KPK. Justru sebaliknya, ini akan memberikan penguatan," imbuh Mulfachri.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut RUU KUHP ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Itu menurutnya akan menjadi hadiah dalam peringatan HUT RI. (tsa/elz)