DetikNews
Rabu 30 Mei 2018, 14:22 WIB

Menag Jelaskan Negara Tak Bisa Ganti Rugi Korban Travel Nakal

Marlinda Oktavia Ekawati - detikNews
Menag Jelaskan Negara Tak Bisa Ganti Rugi Korban Travel Nakal Menag Lukman Hakim rapat dengar pendapat dengan DPD Foto: Marlinda Oktavia/detikcom
Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sempat menyinggung kasus First Travel saat rapat dengar pendapat dengan Komite III DPD RI. Hal itu dikatakan Lukman saat membahas penyelenggaraan umroh dalam kaitannya dengan perusahaan-perusahaan travel yang 'nakal'.

Lukman menjelaskan mengapa pemerintah tidak bisa menjadi pihak yang mengganti kerugian jamaah dalam kasus travel bermasalah, salah satunya First Travel. Sebab, hal itu berkaitan dengan penganggaran melalui APBN.

"Ada yang usulkan kenapa negara nggak membayar (kerugian yang dialami jamaah). Kalau negara yang tanggulangi nanti (melalui) APBN," ujarnya, dalam paparannya, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).


Menag menjelaskan, pemerintah tidak memiliki kewenangan penuh terhadap penganggaran melalui APBN. Ada tahapan-tahapan yang harus dilewati, khususnya terkait persetujuan DPR.

"Presiden sekalipun harus dapat persetujuan DPR atas pertimbangan DPD. Kalau mau pakai APBN harus perimbangan bapak-bapak juga. Belum lagi ada pertimbangan apakah arif menggunakan uang negara," kata Lukman.

Padahal, adanya travel bermasalah, kata Lukman, bukanlah kesalahan penuh negara. Ia juga enggan nantinya, akan ada travel-travel bermasalah lain yang bermunculan, yang menganggap enteng persoalan ini karena negara turun tangan terkait penggantian ganti rugi.


"Apakah tidak jadi preseden. 'Ah toh nanti negara juga yang akan mengganti'. Khawatir. Kami belum bisa putuskan selain pendekatan hukum. Kita cari cara karena korbannya tidak sedikit," kata Lukman.

Lukman mengatakan, saat ini pihaknya tengah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi dan mencegah permasalahan travel bermasalah ini. Pendekatan hukum, kata Lukman, masih menjadi opsi terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Pendekatan hukum paling adil untuk mengetahui berapa aset yang dipunyai travel bermasalah. Sejumlah aset ini untuk bayar kerugian jemaah. Apakah ini cukup atau tidak, saya nggak tahu. Proses hukum sedang berlangsung. Aparat sedang investigasi di mana saja aset mereka. Sambil kami lakukan pendataan jumlah korban dan berapa besarannya. Nanti kita temukan," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Lukman mengaku telah mengeluarkan kebijakan untuk mencegah adanya travel-travel 'nakal'. Yakni kebijakan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 221 tahun 2018 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi, tanggal 13 April 2018.

"Ya kita memberikan kebijakan baru belajar dari pengalaman, bahwa PPIU itu harus memberangkatkan jamaahnya selambat-lambatnya enam bulan sejak jamaah itu mendaftarkan diri. Bahkan tiga bulan selambat-lambatnya sejak jamaah melunasi uang umroh dia harus sudah diberangkatkan kalau tidak dia akan kena sanksi," pungkasnya.

Bos First Travel divonis 20 tahun penjara, ini komentar netizen:
[Gambas:Video 20detik]
(hri/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed