DPRD Lampung Serahkan Surat Penolakan Gubernur ke Mendagri

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan menyampaikan surat keputusan rapat paripurna yang tidak mengakui Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu sebagai gubernur-wakil gubernur Lampung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Ma'ruf, Senin (18/7/2005) hari ini. "Kami akan menyerahkan suratnya hari ini. Surat itu termasuk, meminta pemerintah pusat segera mengangkat gubernur caretaker. Ini salah satu isi keputusannya," kata Ketua DPRD Lampung Indra Karyadi kepada detikcom melalui telepon di Jakarta, Senin (18/7/2005).Sebelumnya, DPRD Provinsi Lampung memutuskan tidak lagi mengakui Sjachroedin ZP-Syamsurya Ryacudu sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Lampung 2004-2009. Keputusan bulat itu disepakati oleh enam fraksi, yaitu Fraksi Partai Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Persatuan Bangsa dan Peduli Reformasi. Sementara F-PDIP menolaknya dengan tidak mengikuti rapat paripurna yang digelar DPRD Lampung di Bandarlampung, Kamis (14/7/2005) lalu. Keputusan DPRD Lampung itu menindaklanjuti putusan kasasi MA (MA) No 437K-TUN/2004 tanggal 17 Juni 2005 yang membatalkan keputusan Mendagri yang isinya tentang pembatalan keputusan atas calon terpilih kepala daerah Lampung, yakni pasangan Alzier Dianis Thabrani-Ansori Yunus.Dalam keputusan itu DPRD Lampung mencabut keputusan DPRD Lampung pada tanggal 24 Mei tentang penetapan pasangan gubernur-wagub Lampung hasil pemilihan ulang yakni pasangan Sjahroedin ZP dan Syamsurya Ryacudu. Mereka juga tidak mau mengakui eksistensi dan tidak mau bekerja sama dengan pasangan ini. Keputusan lainnnya, adalah meminta presiden mencabut Keppres pengangkatan Sjahroedin ZP dan mengangkat pejabat gubernur untuk mengisi kekosongan. Surat keputusan itu, kata Indra, akan diserahkan langsung oleh dirinya kepada Mendagri. Dia pun tetap teguh pada keputusannya. "Keputusan dewan ini adalah langkah politik kami. Kami minta pemerintah segera mengangkat gubernur caretaker, untuk mengisi kekosongan," kata Indra. (mar/)