Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Aceh dalam Tiga Bulan

Jakarta - RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hampir mencapai kesepakatan dalam perundingan di Helsinki, Finlandia. Setelah konflik RI-GAM dinyatakan selesai, pemerintah akan menarik pasukan TNI dari Aceh secara bertahap dalam waktu tiga bulan. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai melakukan pertandingan voli dengan tim Kostrad di lapangan kompleks Linud 17, TNI AD, Cijantung, Jakarta, Minggu (17/7/2005).Penarikan itu merupakan langkah konkret menghentikan kontak senjata setelah Indonesia dan GAM melakukan kesepakatan di Helsinki, Finlandia. Kesepakatan dua pihak direncanakan ditandatangani secara formal pada Agustus 2005. Menurut Presiden, apabila proses penyerahan senjata dan pembubaran GAM berlangsung dengan baik, tentu tak ada alasan bagi Indonesia untuk mempertahankan pasukan dalam jumlah yang begitu besar di NAD. Presiden menegaskan, penarikan pasukan dilakukan seiring dengan penggudangan senjata dan pembubaran GAM. Dengan penyerahan dan penghancuran senjata GAM, diharapkan terjadi proses demobilisasi di Aceh. "Jadi adil. Tidak ada gejolak," kata SBY sambil mengelap keringat. Dijagokan dalam PilkadaSementara itu, Presiden SBY menjelaskan proses perundingan di Helsinki telah mencapai 97 persen kesepakatan. Kesepakatan yang belum tuntas hanya 3 persen yakni mengenai peluang bagi mantan anggota GAM untuk beraktivitas di bidang politik.SBY kembali menegaskan, tidak bisa memenuhi tuntutan pendirian partai lokal. Indonesia menganut sistem kepartaian nasional sehingga tak memberi peluang bagi pendirian parpol lokal. Sebagai kompensasi, pemerintah menawarkan komitmen dari beberapa parpol untuk merekrut mantan anggota GAM. Bahkan sejumlah parpol berjanji akan menjagokannya sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada). Presiden menjamin mantan anggota GAM akan mempunyai peluang yang sama dengan warga Indonesia lainnya dalam bidang politik. Setelah tak ada konflik dengan GAM, pemerintah bersama DPR akan membahas pemberian amnesti bagi mantan anggota GAM. "Bagi saya sangat jelas, setelah selesai konflik artinya tidak ada gerakan pemisahan diri. Kemudian bersama dengan DPR akan dibahas pemberian amnesti. Setelah itu barulah para mantan anggota GAM memiliki hak politik yang sama sebagaimana anggota negara lainnya. Jadi tak perlu ada keraguan," kata SBY. (iy/)