KPK Surati Jokowi Minta Pasal Tipikor Dicabut dari RUU KUHP

Dhani Irawan - detikNews
Selasa, 29 Mei 2018 13:52 WIB
Ilustrasi (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dicabut dari revisi UU KUHP. KPK menilai masuknya pasal-pasal tindak pidana khusus, termasuk korupsi, malah memperlemah pemberantasannya.

"KPK sudah mengirimkan surat pada Presiden juga agar pasal-pasal tipikor dikeluarkan dari KUHP tersebut," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (29/5/2018).

"Saya kira masyarakat Indonesia sebagai korban dari kejahatan korupsi ini akan mendukung jika Presiden berupaya melawan pelemahan terhadap pemberantasan korupsi dan sekaligus diharapkan Presiden juga memimpin penguatan pemberantasan korupsi yang salah satu caranya adalah membuat aturan yang lebih keras pada koruptor melalui revisi UU Tipikor yang ada saat ini," imbuh Febri panjang lebar.

Pendapat KPK itu disebut telah melalui kajian serta masukan dari 5 perguruan tinggi. Selain itu, Febri mengatakan BNN yang juga menangani tindak pidana khusus yaitu narkoba agar sebaiknya diatur dalam aturan tersendiri.


"KPK berharap pengesahan RUU KUHP tidak melemahkan pemberantasan korupsi, karena masih terdapat sejumlah pasal tindak pidana korupsi di RUU KUHP," ucap Febri.

"KPK telah melakukana kajian sejak lama dan baru-baru ini kami mendapat masukan juga dari FGD (focus group discussion) yang dilakukan di 5 perguruan tinggi," imbuh Febri.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berjanji akan mengesahkan RUU KUHP pada bulan Agustus mendatang. Pengesahan RUU itu dikatakan Bamsoet akan menjadi kado untuk kemerdekaan ke-73 RI.

"Kami melaporkan kepada Presiden pembahasan RUU KUHP sudah memasuki tahapan akhir. DPR bertekad mengesahkan RUU KUHP pada bulan Agustus mendatang. Ini akan menjadi kado terindah HUT kemerdekaan RI ke-73 bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis. (dhn/tor)