DPP PAN Tolak Kenaikan Tunjangan DPR

Jakarta - Meskipun fraksi-fraksi di DPR menyetujui usulan kenaikan tunjangan dan studi banding, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menolak usulan tersebut. DPP PAN meminta fraksinya di DPR lebih mengedepankan kepentingan masyarakat."Terlebih lagi jika kenaikan tersebut diajukan di saat rakyat tengah menderita akibat kenaikan harga BBM dan kasus busung lapar," kata Ketua DPP PAN Dedy Djamaluddin Malik dalam siaran pers yang diterima detikcom Minggu (17/7/2005).PAN, lanjut Dedy menyadari bahwa para anggota DPR untuk melaksanakan tugasnya secara optimal sebagai wakil rakyat memerlukan biaya operasional yang tidak sedikit. Namun kebijakan menaikkan tunjangan pada saat sekarang tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi kehidupan masyarakat banyak yang sedang dirundung berbagai persoalan.PAN menginstruksikan kepada Fraksi PAN di DPR untuk melakukan sedapat mungkin upaya penghematan. Keikutsertaan anggota DPR dari PAN dalam kunjungan studi banding ke luar negeri untuk sementara ditiadakan."Anggota Fraksi PAN dianjurkan mengganti kunjungan keluar negeri dengan melakukan kunjungan ke daerah," kata Dedy.Kunjungan ke daerah bermanfaat untuk menyerap aspirasi rakyat dan melihat kenyataan kehidupan masyarakat di lapangan.Dedy mendesak anggota DPR dari Fraksi PAN untuk melaksanakan sikap DPP PAN ini. (ddn/)