DetikNews
Sabtu 26 Mei 2018, 15:15 WIB

Takjil #2019GantiPresiden, KPU: Asal Tidak Langgar Hukum Biasa Saja

Yulida Medistiara - detikNews
Takjil #2019GantiPresiden, KPU: Asal Tidak Langgar Hukum Biasa Saja Relawan membagi-bagikan takjil #2019GantiPresiden (Sams/detikcom)
Jakarta - Takjil gratis berstiker #2019GantiPresiden yang dibagikan Komunitas Relawan Sadar Indonesia (Korsa) menuai kontroversi. KPU menilai tagar #2019GantiPresiden itu adalah kampanye politik, bukan kampanye pilpres.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mulanya memberikan tanggapan soal tagar #2019GantiPresiden dan tagar #JokowiDuaPeriode. Dia menilai wajar kemunculan dua tagar tersebut.

"Kalau menurut saya, sepanjang itu dilakukan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, menurut saya, biasa-biasa saja. Masyarakat juga harus diedukasi bahwa hal-hal seperti itu lazim sepanjang tidak disertai aksi anarkistis. Sekarang ini di mana-mana ada dua arus itu. Apabila disikapi dengan wajar saja, tidak anarkistis, kan sebenarnya sudah tidak masalah," kata Wahyu kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2018).



Wahyu menyebut kegiatan yang dilakukan kelompok masyarakat dengan atribut tagar #2019GantiPresiden adalah bentuk kampanye politik. Menurutnya, kampanye politik dan kampanye pilpres berbeda.

"Kalau pertanyaannya apakah itu kampanye politik, jelas pasti konteksnya kampanye politik. Tapi pertanyaannya, apakah itu melanggar aturan kampanye, itu yang perlu kami kaji. Itu tidak mungkin dalam atmosfer politik orang tidak mungkin melakukan kampanye politik," kata Wahyu.

"Kampanye politik dengan kampanye pilpres berbeda. Para pengamat melakukan seruan moral dan aktivis sosial melakukan seruan moral itu kan kampanye politik. Kampanye politik berbeda dengan kampanye pilpres dan pilkada," imbuhnya.

Menurutnya, Bawaslu-lah yang bisa memutuskan ada-tidaknya kaitan bagi-bagi takjil itu dengan aturan kampanye pemilu.



"Kalau bagi-bagi takjil itu tentu saja menjadi hal berbeda. Itu kewenangan Bawaslu untuk menilai apakah itu pelanggaran kampanye atau tidak. Tetapi kalau saya berpandangan tagar itu justru harus mengedukasi masyarakat. Masyarakat harus terbiasa dengan perbedaan pendapat dan perspektif yang berbeda sepanjang nggak dilakukan anarkis," kata Wahyu.

Aksi bagi-bagi takjil berstiker #2019GantiPresiden itu dilakukan di Masjid Cut Mutia, Jalan Taman Cut Mutiah No 1, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/5). Dalam takjil yang dibagikan itu, ada tulisan #2019GantiPresiden dan dua banner yang terpampang di lokasi bertulisan 'Takjil Gratis Buka Puasa #2019GantiPresiden'.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menilai siapa saja boleh melakukan kegiatan untuk menaikkan elektabilitas. Namun dirinya berharap kubu oposisi Jokowi bersabar melakukan kegiatan kampanye politik hingga waktunya tiba.

"Politik itu kan indah, politik itu kan seni dalam mengelola pikiran, rasa, dan hati untuk perbuatan. Sabar-sabar sedikit kenapa sih, ada waktunya, jadi sabar-sabar saja. Jadi nanti kalau semakin banyak gaya yang tidak masuk akal, tidak rasional, nanti orang menilai 'kepingin berkuasa kebelet banget sih?'" kata Ngabalin, Jumat (25/5).
(yld/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed