DetikNews
Sabtu 26 Mei 2018, 13:08 WIB

Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU: Aturan Bisa Diuji di MA

Yulida Medistiara - detikNews
Larang Eks Napi Korupsi Nyaleg, KPU: Aturan Bisa Diuji di MA Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum menegaskan aturan larangan eks napi korupsi menjadi calon anggota legislatif sudah final. Pihak yang merasa keberatan diminta KPU mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung.

"Kita memilih, silakan aturan KPU dianggap oleh pihak tertentu tidak memuaskan. Ada mekanisme hukum untuk menguji peraturan KPU melalui MA. Tetapi tolong beri kesempatan kepada KPU untuk membuat peraturan KPU yang berkualitas dan progresif dan proreformasi," kata komisioner KPU Wahyu Setiawan di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5/2018).

KPU menyusun aturan ini untuk mencegah KKN. Wahyu mempertanyakan sikap parpol yang menolak rancangan peraturan KPU.



"Jadi sebenarnya kalau argumentasinya konsisten itu DPR juga menolak pedofilia dan bandar narkoba karena itu di luar UU. Kenapa yang ditolak hanya napi koruptor, kenapa yang pedofilia dan bandar nggak ditolak," sambungnya.

Sementara itu, anggota Komisi II dari Fraksi PAN Abdul Hakam Naja mendukung perarutan KPU tersebut. Menurutnya, jika eks koruptor dilarang maju caleg, kredibilitas anggota legislatif lebih terjamin.

"PAN dengan jelas mendukung bahwa caleg yang pernah menjadi mantan koruptor sebaiknya berkarier di bidang yang lain, jadi tidak perlu mencaleg. Silakan KPU membuat aturan mantan napi koruptor tidak diperkenankan jadi calon legislatif, itu saya kira posisi PAN," kata Hakam.



Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto juga mendukung peraturan KPU tersebut. Menurutnya, peraturan itu dinilai lebih efektif dalam menyaring caleg.

"Ada putusan MK yang membolehkan orang yang sudah pernah dipenjara, itu mengaku bahwa dia pernah dipenjara, itu juga tidak dibenarkan. Itu sudah terjadi di beberapa daerah pada waktu itu. Visi kampanyenya mencalonkan saya untuk memperbaiki daerah dan saya juga pernah dipenjara. Bagaimana itu MK bisa memutuskan seperti itu dulu," ujar Satya.




Tonton juga video: 'KPU Siap Sosialisasikan Larangan Nyaleg Bagi Eks Koruptor'

[Gambas:Video 20detik]


(yld/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed