Selama Ini, Perjalanan Dinas DPR ke LN Tidak Efektif

Jakarta - Selama ini program perjalanan dinas DPR ke luar negeri dinilai tidak efektif karena visi dan misinya tidak dirumuskan dengan baik. Ketidakefektifan juga terlihat dari tidak adanya sosialisasi sekembalinya delegasi itu ke Indonesia. Untuk itu, ke depan program harus disusun secara transparan baik anggaran, tujuan, visi dan misinya sehingga tidak terjadi kontroversi seperti saat ini. Demikianlah kesimpulan diskusi publik di Gedung DPR RI dengan 4 nara sumber, yaitu Yakobus Mayong Padang dari PDIP, Maryama dari FPKS, Yuliani Paris dari FPAN, dan pengamat politik LP3ES, Enceng Sobirin."Ke depan harus ada revisi Tatib. Rapat-rapat anggaran harus terbuka. proses penyusunan program sebaiknya melibatkan publik dan transparan. Kalau perlu diujikan seperti mahasiswa yang membuat skripsi," kata Suryama, Jumat (15/7/2005).Sekretaris FPDIP Yakobus Mayong Padang menilai perlunya diperhatikan 3 aspek sebelum anggota DPR membuat program perjalanan dinas ke luar negeri. 3 Aspek tersebut adalah prosedural, asas manfaat dan kepatutan. "Pertimbangan yang terpenting adalah asas manfaat dan kelayakan, karena anggota dewan harus peka dengan kondisi masyarakat yang diwakilinya," katanya.Pengamat politik dari LP3ES Enceng sobiri menyarankan, program ke luar negeri agar disosialisasikan dengan baik agar tidak kontroversial dan menjadi blunder bagi DPR. Menurutnya, studi banding sebenarnya penting karena Indonesia masih mencari bentuk untuk membangun sistem yang tepat."DPR harus peka kritik, tapi pemahaman mau kemana negara ini dibawa, studi banding penting juga untuk membangun sistem," ujarnya.Keempat pembicara sepakat perlunya transparansi dalam pembuatan program. Selain itu, pasca studi banding harus didokumentasi secara baik dan terperinci. "Keterbukaan saat perencanaan sangat penting daripada ketika sudah dianggarkan terjadi pro dan kontra," kata Enceng.Enceng juga mengusulkan, untuk efektifitas kunjungan maka yang melakukan studi banding adalah seorang ahli. Hal ini layaknya model senat AS yang hanya mengirim delegasinya sebanyak 3-5 orang "Tidak rame-rame seperti sirkus, sayangnya anggota DPR banyak yang tidak percaya," tambah Enceng. (atq/)