Jumat 25 Mei 2018, 18:05 WIB
Golkar Nilai Potong Gaji Menteri Tak Efektif di Indonesia
Ketua DPP Golkar Ace Hasan (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -
Golkar menilai kebijakan PM Malaysia Mahathir Mohamad untuk memotong gaji menteri bisa berdampak positif di negara itu. Alasannya, Mahathir perlu memulihkan kondisi keuangan negaranya.
"Sebagai sebuah gerakan penghematan atas situasi keuangan negara pasca pemerintahan Najib di Malaysia, kebijakan PM Mahathir bisa jadi sangat tepat dan bagus," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada detikcom, Jumat (25/5/2018).
Namun, ia mengatakan kebijakan itu belum tentu efektif jika diterapkan di Indonesia. Ace pun membandingkan gaji menteri di Indonesia dengan para direksi BUMN.
"Namun apakah kondisi ini sama dengan apa yang terjadi di Indonesia? Belum tentu. Apakah kebijakan pemotongan itu memiliki efek yang besar terhadap struktur keuangan negara kita? Belum tentu," sebut Ace.
"Karena setahu saya, gaji menteri di Indonesia dalam kisaran Rp 18 juta. Jauh di bawah gaji para direksi BUMN atau perusahaan nasional bertaraf nasional apalagi internasional," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari masing-masing menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah. Mahathir mengatakan, utang nasional mencapai sekitar 65 persen dari GDP.
"Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers usai memimpin rapat mingguan Kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.
(yas/haf)
"Sebagai sebuah gerakan penghematan atas situasi keuangan negara pasca pemerintahan Najib di Malaysia, kebijakan PM Mahathir bisa jadi sangat tepat dan bagus," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada detikcom, Jumat (25/5/2018).
Namun, ia mengatakan kebijakan itu belum tentu efektif jika diterapkan di Indonesia. Ace pun membandingkan gaji menteri di Indonesia dengan para direksi BUMN.
"Karena setahu saya, gaji menteri di Indonesia dalam kisaran Rp 18 juta. Jauh di bawah gaji para direksi BUMN atau perusahaan nasional bertaraf nasional apalagi internasional," imbuhnya.
Sebelumnya, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari masing-masing menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah. Mahathir mengatakan, utang nasional mencapai sekitar 65 persen dari GDP.
"Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers usai memimpin rapat mingguan Kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.
(yas/haf)
