DetikNews
Jumat 25 Mei 2018, 16:58 WIB

Mahathir Potong Gaji Menteri, NasDem: Tak Ada yang Perlu Ditiru

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Mahathir Potong Gaji Menteri, NasDem: Tak Ada yang Perlu Ditiru Foto: Sekjend NasDem Johnny G Plate (Ari Saputra-detikcom)
Jakarta - Sekjend Partai NasDem Johnny G Plate menilai pemerintah Indonesia tidak perlu meniru kebijakan PM Malaysia Mahathir Mohamad, yang memangkas 10 persen gaji menteri untuk mengurangi utang negara. Johnny menilai kebijakan Mahathir dibuat hanya untuk alasan politik.

"Kenapa harus meniru Mahathir kita? Nggak ada yang perlu ditiru kebijakan Mahathir berkaitan dengan utang luar negeri. Nggak ada, beda. Kalau Mahathir itu hanya sekedar alasan politik saja itu," ujar Johnny saat dihubungi detikcom, Jumat (25/5/2018).

Menurut Johnny, pemangkasan gaji menteri tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap utang luar negeri. Selain itu, Johnny menilai posisi utang luar negeri Indonesia dengan Malaysia sangat berbeda.

"Berapa banyak gaji menteri? Untuk bayar utang luar negeri. Berapa banyak coba hitung. Memangkas seluruhnya pun berapa besar gaji menteri itu. Berapa totalnya. Ada pengaruh nggak sama utang luar negeri," kata Johnny.

"Berapa banyak sih pangkas 10 persen dari gaji menteri untuk bayar utang luar negeri. Kedua posisi utang luar negeri Malaysia dan Indonesia itu beda. Mereka sudah setengah itu 50 persen dari PDB mereka itu utang luar negeri. Kita ini kecil masih 30 persen. Sepertiga baru. Mereka udah setengah lebih. Beda posisinya," lanjutnya.


Tak hanya posisi utang luar negeri yang dinilainya berbeda, kondisi perekonomian Indonesia juga dinilai Johnny berbeda dengan Malaysia. Menurut Johnny, untuk mengatasi utang luar negeri, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan fiskal ekspansif.

"Kita harus menggunakan kebijakan pajak ekspansif yang kreatif. Yaitu justru pada saat kita harus menurunkan tarif pajak kita, tapi (pendapatan) pajak membesar. Semakin banyak pembayar pajak atau yang namanya meningkatkan tax ratio. Itu kebijakan kita," kata Johnny.

Johnny mengungkapkan, kebijakan terkait pengurangan utang luar negeri haruslah kebijakan yang bertanggungjawab. Bukan sekedar menerapkan kebijakan yang disebutnya sebagai 'pencitraan' semata.

"Bukan dengan citra-citra potong ini potong itu. Ntar gaji menteri disuruh potong gaji DPR disuruh potong. Berapa banyak sih?," ujar Johnny.


Sebelumnya, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari masing-masing menteri di kabinetnya. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji juga bertujuan untuk mengurangi pembelanjaan pemerintah. Mahathir mengatakan, utang nasional mencapai sekitar 65 persen dari GDP.

"Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers usai memimpin rapat mingguan Kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.
(nvl/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed