Jumat 25 Mei 2018, 14:20 WIB
PPP Usul RI Tiru Malaysia Potong Gaji Menteri demi Kurangi Utang
Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Parastiti Kharisma Putri/detikcom)
Jakarta -
Pemerintah Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad membuat kebijakan memangkas 10 persen gaji menteri-menteri untuk membayar utang negara. PPP memandang kebijakan Mahathir bisa ditiru RI.
"Bisa saja dilakukan di Indonesia, tapi tidak hanya gaji menteri saja. Gaji pejabat negara lainnya juga bisa dipotong secara proporsional," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (25/5/2018).
Awiek memandang RI bisa memangkas gaji menteri dan pejabat lainnya. Pejabat lain yang dimaksud Awiek ialah anggota DPR.
"DPR dan lembaga negara lainnya," sebut Awiek.
Meski demikian, jika RI meniru langkah Malaysia, Awiek yakin akan ada kontroversi. Menurut Awiek, itu karena utang negara era presiden Joko Widodo merupakan akumulasi dari utang-utang pemerintah sebelumnya.
"Memang akan terjadi kontroversi, tapi utang negara ini menjadi beban bagi negara dan utang tersebut merupakan kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada terobosan yang bagus untuk negara, kenapa tidak kita lakukan," ucap Awiek.
"Hanya saja, kami mengingatkan bahwa kebijakan antarnegara tidak sama sesuai dengan kebutuhan maupun karakteristiknya," dia mengingatkan.
Sebelumnya, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari tiap menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji bertujuan mengurangi pembelanjaan pemerintah. Mahathir mengatakan utang nasional mencapai sekitar 65 persen dari GDP.
"Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers setelah memimpin rapat mingguan kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.
(gbr/dkp)
"Bisa saja dilakukan di Indonesia, tapi tidak hanya gaji menteri saja. Gaji pejabat negara lainnya juga bisa dipotong secara proporsional," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (25/5/2018).
Awiek memandang RI bisa memangkas gaji menteri dan pejabat lainnya. Pejabat lain yang dimaksud Awiek ialah anggota DPR.
"DPR dan lembaga negara lainnya," sebut Awiek.
Meski demikian, jika RI meniru langkah Malaysia, Awiek yakin akan ada kontroversi. Menurut Awiek, itu karena utang negara era presiden Joko Widodo merupakan akumulasi dari utang-utang pemerintah sebelumnya.
"Memang akan terjadi kontroversi, tapi utang negara ini menjadi beban bagi negara dan utang tersebut merupakan kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada terobosan yang bagus untuk negara, kenapa tidak kita lakukan," ucap Awiek.
"Hanya saja, kami mengingatkan bahwa kebijakan antarnegara tidak sama sesuai dengan kebutuhan maupun karakteristiknya," dia mengingatkan.
Sebelumnya, Mahathir memangkas 10 persen gaji dari tiap menteri. Selain mengurangi utang, pemangkasan gaji bertujuan mengurangi pembelanjaan pemerintah. Mahathir mengatakan utang nasional mencapai sekitar 65 persen dari GDP.
"Potongannya adalah pada gaji pokok menteri. Ini untuk membantu keuangan negara," ujar Mahathir saat konferensi pers setelah memimpin rapat mingguan kabinetnya yang pertama sejak dilantik menjadi PM pada 10 Mei lalu.
(gbr/dkp)
