DetikNews
Kamis 24 Mei 2018, 16:05 WIB

Menag Jawab Kritik Anggota DPR soal Rilis 200 Mubalig

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Menag Jawab Kritik Anggota DPR soal Rilis 200 Mubalig Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR melontarkan kritik terhadap rilis 200 mubalig hasil rekomendasi yang diterbitkan Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin pun menjawab kritik itu.

Menurut Lukman, awal mula sebelum peluncuran rilis itu, terdapat banyak permintaan tentang penceramah rekomendasi Kemenag. Saking banyaknya permintaan, Kemenag kemudian mengeluarkan rilis itu.


"Mungkin menjelang bulan Ramadan permintaan itu semakin banyak. (Permintaan) bukan hanya (dari) perorangan, tetapi juga sejumlah masjid dan musala, majelis taklim yang ada di bawah kementerian/lembaga di bawah instansi BUMN dan sebagainya," kata Lukman dalam rapat dengan Komisi VIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Kemenag, lanjut Lukman, kemudian berkoordinasi dengan sejumlah ormas Islam dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan. Setelah itu, daftar 200 nama penceramah tersebut disusun.

"Kami kemudian menghubungi sejumlah ormas Islam, pengurus takmir yang ada, ulama, kiai, kami minta masukan-masukan siapa penceramah yang selama ini sering digunakan oleh mereka. Lalu kemudian kami menghimpun ada nama 200 itu," kata Lukman.

Karena permintaannya bersifat masif dan harus cepat, Lukman memutuskan 200 nama mubalig itu dijadikan rilis. Namun, kata Lukman, ada teknis yang tak tersampaikan dengan baik terkait rilis itu.

"Rilis 200 nama itu adalah sesungguhnya bagian yang tidak terpisahkan dari pemberitaan yang kami turunkan. Di mana dalam pemberitaan itu sebenarnya berisi tentang latar belakang bagaimana proses mendapatkan nama-nama itu, lalu kenapa jumlahnya 200," urai dia.

"Secara tegas juga dinyatakan sifat dari rilis itu hakikatnya adalah sementara yang ini tahap pertama yang karenanya dia akan terus mengalami updating perubahan dan penyempurnaan seiring dengan masuknya masukkan dari ormas Islam dan pihak lain yang memang terus sampaikan kepada kami," imbuhnya.


Lukman pun menyadari rilis itu akan menuai protes sehingga dicantumkanlah nomor kontak agar publik dapat memberikan masukan. Meski begitu, pada akhirnya, menurut Lukman, ada kesalahpahaman serta kesalahan persepsi terkait rilis itu. Lukman pun meminta bantuan MUI untuk memperbarui daftar tersebut.

Sayangnya, penjelasan panjang-lebar Lukman itu tak berbuah manis. Sejumlah anggota Komisi VIII DPR tetap memprotes rilis itu.

"Saya dapil Banten, isinya ulama semua, kenapa ada rilis ini. Lebih baik dihentikan saja. Yang menyematkan ulama itu kan masyarakat," kata anggota Komisi VIII DPR F-PAN Yandri Susanto.

"Saya juga bingung nggak masuk rilis, saya ulama di kampung halaman saya," sambung anggota F-NasDem Choirul Muna.
(gbr/dhn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed