DetikNews
Kamis 24 Mei 2018, 12:50 WIB

RUU Antiterorisme

Fadli Zon: Pengkritik Pemerintah Jangan Dianggap Teroris

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Fadli Zon: Pengkritik Pemerintah Jangan Dianggap Teroris Foto: Angling Adhitya Purbaya/detikcom
Jakarta -

Pemerintah dan DPR sedang menggodok dua alternatif definisi terorisme sebelum dituangkan dalam RUU Antiterorisme. Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah segera memutuskan definisi terorisme karena DPR sudah menentukan pilihan.

"Ya (definisi) mestinya bisa selesai dengan pemerintah. Harusnya kan pemerintah sudah membuat acuan terhadap definisi tersebut dari berbagi instansi," ujar Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

"Itu sudah menyampaikan sebenarnya, sudah mengerucut tinggal bagaimana motif tujuan dan sebagainya," jelas Fadli.


Soal motif politik terorisme ini, menurut Fadli, sangat signifikan. Bagi Fadli, RUU Antiterorisme harus bisa menjelaskan siapa-siapa saja yang dianggap sebagai teroris.

"Ini harus juga jelas untuk membedakan antara teroris dan bukan teroris, antara ini bisa diperlakukan teroris berarti dengan UU ini. Kalau dia kejahatan biasa atau luar biasa yang bisa ditampung dalam KUHP, ya tentu itu akan berbeda," jelas Fadli.

"Di situlah saya kira butuhnya definisi supaya tidak ada kerancuan tentang siapa yang disebut teroris. Jangan semua orang jadi teroris hanya gara-gara misal melakukan kritik kepada pemerintah atau tidak suka pada kebijakan pemerintah," imbuhnya.


Dalam rapat tim perumus (timus) kemarin, Rabu (23/5), pemerintah menawarkan dua alternatif definisi terorisme. Dalam salah satu alternatifnya, pemerintah mengakomodasi aspirasi fraksi DPR yang menginginkan frasa 'ideologi dan motif politik'.

Alternatif
1

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban, yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Alternatif 2

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi atau politik atau gangguan keamanan.

Sejauh ini, 8 fraksi setuju dengan opsi kedua. Sementara itu, dua fraksi lainnya, PKB dan PDIP, setuju dengan opsi pertama. Keputusan definisi terorisme akan dibahas dalam rapat kerja (raker) bersama Menkum HAM Yasonna Laoly, yang diagendakan sore nanti.


(gbr/van)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed