DetikNews
Rabu 23 Mei 2018, 19:37 WIB

Muhammadiyah Ingin Ada Tim Pengawas Pelaksanaan UU Antiterorisme

Samsudhuha Wildansyah - detikNews
Muhammadiyah Ingin Ada Tim Pengawas Pelaksanaan UU Antiterorisme Diskusi RUU Antiterorisme (Sams/detikcom)
Jakarta - PP Pemuda Muhammadiyah mengusulkan kepada Pansus RUU Antiterorisme agar membuat tim pengawas yang bertugas mengawasi jalannya UU Antiterorisme. Tim pengawas itu juga, menurutnya, harus mengawasi para penegak hukum agar tidak lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat UUD 1945.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan PP Muhammadiyah sudah memberikan usulan kepada DPR pada Senin (20/5) terkait RUU Antiterorisme. Dalam usulan itu, PP Muhammadiyah meminta DPR juga membentuk tim yang mengawasi kinerja pihak kepolisian agar UU Antiterorisme nantinya berjalan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat, apalagi merugikan HAM.

"Rekomendasi dua hari lalu ke DPR salah satunya membuat tim pengawas, kami menyebutnya Komisi Pengawasan Penanganan Terorisme," kata Dahnil di kantor Muhammadiyah, Jl Menteng Raya No 62, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018).



Dahnil mengatakan pengesahan UU Antiterorisme tidak harus terburu-buru agar tidak ada judicial review dalam UU Antiterorisme itu. Ia mengatakan, selain soal pembentukan tim pemantau, PP Muhammadiyah juga menyarankan kepada DPR terkait pelibatan intelijen dalam menangani kasus terorisme. Menurutnya, harus ada izin dari pengadilan jika melibatkan intelijen. Poin penting yang ia tegaskan adalah terkait adanya tim pengawas itu.

Senada dengan Dahnil, mantan komisioner Komans HAM Menejer Nasution mengatakan harus ada tim penanganan terorisme yang memantau kinerja aparat hukum dalam menanggulangi teroris. Ia mencontohkan kasus terduga teroris Siyono.

Dikatakannya, saat itu polisi mengatakan Siyono tewas akibat melawan tim Densus 88. Saat Komnas HAM dan Muhammadiyah melakukan autopsi, diketahui Siyono tewas karena tulang rusuknya patah dan mengenai jantung, diduga akibat kekerasan.

Ia juga berkomentar penanganan terorisme oleh pihak penegak hukum relatif tidak terawasi. Dalam hal ini, dikatakannya, Komnas HAM tidak bisa bergerak banyak dan hanya bisa meneliti dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait.

"Soal lembaga kepengawasan, saya ingin berterus terang, penanganan terorisme relatif tidak terawasi secara benar. Saya ketemu pansusnya, dia bilang mestinya Komnas HAM, lalu saya sampaikan kewenangan Komnas itu lalu penanganan terorisme apa yang kita bisa buktikan itu benar atau tidak teroris kalau orangnya sudah mati. Satu yang bisa itu autopsi, nah Komnas HAM nggak punya kewenangan itu," kata Menejer.



"Lalu Komnas HAM bagaimana bisa membuktikan dia teroris atau tidak? Saya kira tidak bisa. Perlu ada lembaga independen yang mengawasi ini dari hulu ke hilir, tapi ngawasinya jangan jeruk makan jeruk," imbuhnya.

Dikatakannya, tim pengawas itu harus beranggotakan anggota dari TNI, Polri, anggota DPR, dan tokoh masyarakat. Selain itu, dalam diskusi ini, Dahnil Anzar juga menyoroti RUU Antiterorisme, tepatnya pada Pasal 13 A.

Menurutnya, adanya pasal itu bisa mengembalikan masyarakat pada masa Orde Baru. Menurutnya, pasal itu tidak ada gunanya, artinya tidak baik untuk masyarakat.



"Yang ketiga, Pasal 13 A terkait ujaran kebencian itu bahaya sekali, siapa pun bisa diangkut (menggunakan) pasal ini. Ini Muhammadiyah besar sekali, bukan nggak mungkin ada penetrasi kelompok, misalnya ke ranting. Orang pura-pura jadi (anggota) Muhammadiyah, ngaji dan tiba-tiba (orang itu) ngebom dan yang kena Muhammadiyah dan Muhammadiyah bisa diangkut. Nah, siapa yang bisa kontrol ini? Nggak bisa," kata Dahnil.

Diskusi ini digelar di kantor Muhammadiyah. Diskusi dengan tema 'Revisi UU Antiterorisme' ini, selain dihadiri Dahnil Anzar dan Menejer Nasution, dihadiri oleh Ketua LHKP PP Muhammadiyah Yono Reksoprodjo, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, dan aktivis Kontras Haris Azhar sebagai narasumber.
(rvk/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed