Rabu 23 Mei 2018, 14:32 WIB
Jokowi ke Anies: Di Jakarta Kalau Sakit Mahal
Jokowi dan Anies (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal biaya pengobatan pasien yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan lewat Kartu Indonesia Sehat (KIS). Jokowi mengatakan salah satu daerah yang biaya berobatnya mahal ialah DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi Presiden Jokowi dengan Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KIS di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018). Anies hadir menerima penghargaan JKN-KIS Award untuk Provinsi DKI Jakarta.
Jokowi mengatakan ada 4 provinsi dengan penerimaan JKN dan KIS di rumah sakit yang sangat baik, yakni di atas 95 persen. Empat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, dan Aceh.
"Saya kira di 4 provinsi tadi juga sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, kemudian di Aceh juga sudah di atas 95 persen, sangat bagus sekali. Dan kita berharap kartu ini tidak digunakan. Artinya, masyarakat sehat semuanya. Jangan senang gunakan ini. Saya pun punya kartu nggak mau gunakan ini. Jangan digunakan," kata Jokowi.
Jokowi pun bicara soal biaya pengobatan yang tinggi yang ditanggung oleh JKN dan KIS. Dia menyebutkan banyak pasien di Jakarta yang ditanggung oleh BPJS dengan biaya yang tak murah.
"Ada 1 orang di Tanjung Pinang yang dibayar oleh BPJS Rp 624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat Rp 435 juta. Ini dibayar, memang itu kewajiban kita, agar rakyat sehat kembali. Di Jakarta Pusat ada yang Rp 356 juta, ya dibayar. Jakarta ini memang mahal-mahal kalau sakit, Pak Gub. Memang Jakarta mahal," kata Jokowi ke Anies, yang duduk di seberang Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan, tak hanya di Jakarta. Di Kabupaten Karanganyar, ada yang biaya pengobatannya mencapai Rp 1,98 miliar yang ditanggung oleh BPJS.
"Contoh lain misalnya saya lihat, ini di Karanganyar lebih dari Rp 1 miliar. Sakit hemofilia, ada Rp 1 miliar 98 juta. Sudah jadi tugas pemerintah, kalau dicek benar ya BPJS bayar, harus bayar," kata Jokowi.
"Di Denpasar, ada juga yang tinggi Rp 467 juta. Ini yang tumor juga ada yang Rp 50 juta. Inilah tugas pemerintah memang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Tapi kita berharap rakyat kita semua sehat. Benar ndak?" tambah Jokowi.
(jor/gbr)
Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di hadapan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Silaturahmi Presiden Jokowi dengan Penerima Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan KIS di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/5/2018). Anies hadir menerima penghargaan JKN-KIS Award untuk Provinsi DKI Jakarta.
Jokowi mengatakan ada 4 provinsi dengan penerimaan JKN dan KIS di rumah sakit yang sangat baik, yakni di atas 95 persen. Empat provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, dan Aceh.
"Saya kira di 4 provinsi tadi juga sangat bagus sekali. Di DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, kemudian di Aceh juga sudah di atas 95 persen, sangat bagus sekali. Dan kita berharap kartu ini tidak digunakan. Artinya, masyarakat sehat semuanya. Jangan senang gunakan ini. Saya pun punya kartu nggak mau gunakan ini. Jangan digunakan," kata Jokowi.
Jokowi pun bicara soal biaya pengobatan yang tinggi yang ditanggung oleh JKN dan KIS. Dia menyebutkan banyak pasien di Jakarta yang ditanggung oleh BPJS dengan biaya yang tak murah.
"Ada 1 orang di Tanjung Pinang yang dibayar oleh BPJS Rp 624 juta. Ada yang di Jakarta Pusat Rp 435 juta. Ini dibayar, memang itu kewajiban kita, agar rakyat sehat kembali. Di Jakarta Pusat ada yang Rp 356 juta, ya dibayar. Jakarta ini memang mahal-mahal kalau sakit, Pak Gub. Memang Jakarta mahal," kata Jokowi ke Anies, yang duduk di seberang Jokowi.
Namun, Jokowi mengatakan, tak hanya di Jakarta. Di Kabupaten Karanganyar, ada yang biaya pengobatannya mencapai Rp 1,98 miliar yang ditanggung oleh BPJS.
"Contoh lain misalnya saya lihat, ini di Karanganyar lebih dari Rp 1 miliar. Sakit hemofilia, ada Rp 1 miliar 98 juta. Sudah jadi tugas pemerintah, kalau dicek benar ya BPJS bayar, harus bayar," kata Jokowi.
"Di Denpasar, ada juga yang tinggi Rp 467 juta. Ini yang tumor juga ada yang Rp 50 juta. Inilah tugas pemerintah memang harus dikerjakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan. Tapi kita berharap rakyat kita semua sehat. Benar ndak?" tambah Jokowi.
(jor/gbr)
