DetikNews
Rabu 23 Mei 2018, 11:52 WIB

MK Hapus Pasal Kriminalisasi Jaksa di UU Peradilan Anak

Rivki - detikNews
MK Hapus Pasal Kriminalisasi Jaksa di UU Peradilan Anak Ilustrasi sidang di MK (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) yang menggugat pasal 99 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal tersebut dianggap MK bisa mengkriminalisasi jaksa.

"Mengabulkan permohonan para pemohon," putus Ketua MK, Anwar Usman di ruang sidang utama Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Pasal 99 UU SPPA berbunyi:

Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.



Dalam pasal itu, jaksa yang melakukan kesalahan administrasi dalam penahanan anak bisa dipidana 2 tahun penjara. MK pun berpendapat, pasal tersebut bisa mengkriminalisasi para jaksa sehingga pasal itu kini dihapus dari UU SPPA.

Menurut Anwar, dalam UU SPPA juga sudah menghapus pasal yang bisa mengkriminalisasi para hakim. Sehingga, sudah sepantasnya pasal yang juga bisa mengkriminalisasi para jaksa dihapus.

"Oleh karena itu dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat bagi Mahkamah apabila memperlakukan pejabat yang terlibat dalam proses SPPA tersebut, termasuk dalam tindakan yang berkaitan dengan penahanan dalam perkara anak dalam hal ini jaksa penuntut umum, dibedakan perlakuannya dengan hakim," ujar Anwar.

Meski demikian, Anwar dan 8 hakim konstitusi lainnya tetap mengingatkan para jaksa penuntut umum untuk tidak mendiskriminasikan tahanan anak. Walau pasal 99 sudah dibatalkan MK, Anwar meminta para jaksa tetap profesional dalam menangani pidana anak.

"Dengan demikian penting ditegaskan bahwa sekalipun Mahkamah telah menyatakan pasal yang
dimohonkan para Pemohon a quo inkonstitusional, hal itu tidak berarti memperbolehkan pejabat yang melakukan tugas untuk mengeluarkan tahanan anak dari Rutan melanggar batas waktu yang telah ditentukan, sebab hal demikian sama halnya dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang," ungkap Anwar.

Gugatan itu didaftarkan oleh Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Ketua Bidang Kerja Sama Profesi PJI Pusat Jan S Maringka, menganggap pasal itu berpotensi membuat kriminalisasi terhadap para jaksa penuntut umum.

"Pasal ini mengancam jaksa dengan pidana saat melakukan tugas profesinya di mana hal ini bertentangan dengan konstitusi Indonesia karena telah dibuat dan dirumuskan secara tidak adil," ucap Jan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Kamis (31/8/2017).
(rvk/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed