DetikNews
Rabu 23 Mei 2018, 02:00 WIB

Ansyaad Mbai: Tak Semua Negara Pakai Definisi dalam UU Terorisme

Yuni Ayu Amida - detikNews
Ansyaad Mbai: Tak Semua Negara Pakai Definisi dalam UU Terorisme Foto: Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terosirme (BNPT) Ansyaad Mbai (Rengga Sancaya)
Jakarta - Definisi terorisme menjadi salah satu persoalan dalam Revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terosirme (BNPT) Ansyaad Mbai menilai hal itu tidak jadi soal karena tidak semua negara menggunakan definisi di undang-undang terorisme.

"Sebetulnya definisi itu, tidak semua negara itu menggunakan definisi dalan undang-undang terorisme. Kita sendiri sejak awal menghindari memakai definisi, karena apa, definisi tidak gampang, lama," kata Ansyaad di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Bahkan menurutnya, tidak ada defisini yang disepakati secara universal di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sekalipun. "Banyak negara, termasuk kita, di situ hanya menetapkan kriteria saja, karena definisi ini tidak mudah," ucapnya.

"Jangankan secara global, saya pernah menghadiri acara konferensi negara-negara Islam 2011, agenda utamanya merumuskan definisi terorisme, katanya akan dikirimkan cv-nya ke negara masing-masing, sampai hari ini nggak ada. Itu di negara islam sendiri berbeda, nggak sama," katanya.

Menurut Ansyaad definisi terorisme itu tergantung dari karakteristik negara itu sendiri. "Bagi negara barat, terutama Amerika, satu saja warga sipilnya yang diserang, itu (disebut) terorisme. Tapi, bagi warga seperti di Palestina justru reaksi pemerintah atas yang mereka sebut teror itu, itu disebut terorisme," tuturnya.

Asnyaad meminta agar persoalan definisi dikesampingkan dahulu. Yang terpenting saat ini upaya dalam penindakan kelompik terorisme.

"Dan saya lihat ada satu risiko dengan alotnya pembahasan ini, ini definisi muncul perdebatan pada akhir, katanya yang lain-lain pasalnya sudah oke tinggal 99, tapi (terkendala di) definisi. Kalau definisi ini, itu kan ada konsekuensi, itu kan bisa membatalkan, bisa mengubah pasal yang disepakati itu, akhirnya jadi berlarut-larut," paparnya.

Dalam situasi saat ini, penerbitan Perppu menjadi solusinya. "Jadi percepat saja itu Perppu. Ini bukan baru 2016, Sejak 2004, kita membuat draf ini tiap tahun sampai 2016 itu agak repot. Jadi menurut saya, tinggalkan dulu lah definisi, yang penting sudah ada, jenis perbuatan apa, pengaturan apa, cara menanganinya bagaimana, itu yang penting," tuntasnya.(mei/)



"Ini definisi terorisme menurut pemerintah":


(mei/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed