DetikNews
Rabu 23 Mei 2018, 01:30 WIB

Agum Gumelar: Pegiat HAM Harusnya Bela Rakyat, Jangan Teroris

Yuni Ayu Amida - detikNews
Agum Gumelar: Pegiat HAM Harusnya Bela Rakyat, Jangan Teroris Foto: Usman Hadi/detikcom
Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Agum Gumelar menilai persoalan HAM menjadi salah satu kendala dalam pemberantasan terorisme. Ada kalanya pegiat HAM terkesan membela teroris dalam hal penindakan tegas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Mungkin masalah HAM juga jadi kendala. Saya mohon betul kepada penggiat HAM, yang harus kita bela itu rakyat Indonesia, bukan teroris penjahat, koruptor," kata Agum seusai diskusi bertajuk 'Terorisme, Miralitas Media dan Kebangsaan Kita' di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

Agum menilai pegiat HAM justru bergeming jika aparat penegak hukum yang menjadi korban. Mantan Menkopolhukam era pemerintahan Abdurahman Wahid pun mempertanyakan posisi pegiat HAM.

"Jadi katakanlah kalau terjadi di Aceh, tembak-menembak dengan GAM, matilah GAM, kemudian HAM teriak 'melanggar HAM'. Tapi ketika ada marinir lagi salat di musala kemudian disikat oleh GAM, (pegiat) HAM diam saja. Jadi ini HAM ini apa membela sipil atau bagaimana, atau HAM ini anti-ABRI, Itu antipolisi, anti-TNI? ini jadi tanda tanya loh," tuturnya.


Menurut Agum, sangat tidak adil ketika pegiat HAM menyinggung soal pelanggaran HAM ketika ada teroris atau kelompok bersenjata yang ditindak tegas oleh aparat. Sementara ketika pelaku terssbut tidak tertangkap, aparat penegak hukum disoroti masalah kegagalannya.

"Ini kan sangat tidak adil. Jadi saya minta HAM untuk melihat lebih jernih, lebih bijak, untuk melihat yang kita bela ini rakyat, bukan teroris," ungkapnya.

Lebih jauh, terkait peristiwa rentetan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Jatim hingga penyerangan di Polda Riau beberapa waktu lalu, Agum menilai fungsi intelijen sudah bekerja dengan baik.

"Intelijennya kuat di masing-masing. Di BIN kuat, intel polisinya kuat, intel apanya lagi kuat, tapi belum terkoordinir dengan baik. Ini harusnya ada satu upaya untuk bisa mengkoordinir intel ini hingga ada kesatuan intelijenai, agar pemerintah bsa bertindak cepat, terukur," lanjutnya.

Lebih lanjut terkait penindakan terorisme, Agum berpendapat pelibatan pasukan 'super elite' TNI belum diperlukan. Menurutnya pasukan 'super elite' TNI boleh dilibatkan sewaktu-waktu saja.

"Tetap Polri paling depan dong. Pelibatan TNI itu, apabila situasi mengharuskan TNI terlibat. Mungkin situasional menurut saya, mungkin ya," tandasnya.



"Dituduh mendukung terorisme, Gerindra laporkan 11 akun medsos"? Saksikan juga video selengkapnya di 20Detik:


(mei/nvl)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed