"Sejak 2008, masyarakat dunia melihat ke G20 sebagai rujukan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Oleh karena itu, G20 harus memimpin dengan keteladanan, dan selalu berupaya menjadi solusi permasalahan global," kata Retno dalam rilis Kemenlu yang diterima detikcom, Selasa (22/5/2018).
Pernyataan itu disampaikan Retno dalam acara pertemuan Para Menlu G20 di Buenos Aires, Argentina, Senin (21/5).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Perlunya G20 meningkatkan upayanya dalam menyelesaikan pembahasan berbagai isu strategis global seperti, reformasi sistem finansial internasional; memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil transparan; dan mengimplementasi climate finance commitment," ujar Retno.
![]() |
Retno juga membahas pentingnya untuk meningkatkan kualitas tata kelola di G20. Dia meminta agar negara anggota G20 konsisten mengimplementasi komitmen dan resolusi yang telah disepakatinya.
"Sudah saatnya negara anggota membuat sistem tata kelola G20 yang lebih ringkas, substantif, akuntabel dan transparan" ucap Retno.
Selanjutnya, pada sesi kedua, Retno mengangkat tema 'Action for a Fair and Sustainable Development'. Ada dua topik yang disinggung Retno yakni antisipasi dampak kemajuan teknologi bagi lapangan kerja, serta pentingnya upaya kerja sama pembangunan infrastruktur, khususnya pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur.
"Kemajuan teknologi memberikan dampak, positif maupun negatif kepada lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, menjadi tugas negara G20 untuk memastikan kemajuan teknologi tidak mengakibatkan warga terpinggirkan, khususnya para pemuda," Retno menyampaikan.
Dalam konteks ini, Retno mengusulkan agar G20 membentuk framework kerja sama guna membangun ekonomi berdasarkan teknologi, yang dapat mendorong keadalian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dia pun menyampaikan bahwa hal ini dapat dicapai termasuk melalui pemberdayaan UMKM kedapa ekonomi digital dan peningkatan pendidikan vocational.
"Kita paham akan dampak positif dan negatif teknologi terhadap lapangan pekerjaan. Adalah tugas kita untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang terpinggirkan, apalagi tertinggal," tutur Retno.
Retno menyebutkan bahwa infrastruktur menjadi titik persilangan antara pertumbuhan, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Dia pun membagikan cerita tentang upaya keras Presiden Joko Widodo untuk mendorong pembangunan infrastruktur.
"kita harus mampu menciptakan mekanisme pembiayaan yang lebih inovatif," ungkap dia.
![]() |
"Dalam pertemuan dengan Menlu Australia, disepakati pentingnya untuk meningkatkan kerja sama melawan terorisme. Selain itu, juga membahas berbagai upaya peningkatan kerja sama bilateral, termasuk upaya untuk menyelesaikan perundingan CEPA pada tahun ini. Terkait situasi kawasan dan global, membahas perkembangan pengungsi dari Rakhine State dan dampaknya ke kawasan. Lalu persiapan KTM Bali Proses dan rencana pelaksanaan World Ocean Conference di Indonesia," jelas dia.
Kemudian, masih berdasarkan rilisnya, Retno dan Menlu Jepang Taro Kono membahas rencana kunjungan ke Indonesia pada akhir Juni nanti. Selain itu mereka pun membahas situasi di Palestina, khususnya berkurangnya dana bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Palestina.
"Dalam kaitan ini disepakati untuk meningkatkan dukungan kepada Palestina, khususnya melalui CEAPAD," jelas Retno.
Dalam kaitan ini Palestina, Menlu RI menyampaikan harapannya agar Jepang tidak mengikuti langkah AS untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem. Lebih lanjut, keduanya juga bertukar pikiran mengenai konsep Indo-Pasifik dan peran sentralitas ASEAN di kawasan.
Selanjutnya dalam pertemuan dengan Menlu Arab Saudi Adel bin Ahmed Al Jubeir, dibahas upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji Indonesia. Adapula perkembangan situasi di Palestina. Dalam kaitan ini, Retno kembali menekankan pentingnya negara anggota OKI mendudukng upaya kemerdekaan Palestina. Retno lalu berterimakasih atas dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
![]() |
Terakhir, dalam pembicaraan dengan Menlu Inggris, Boris Johnson, Retno berbicara berbagai perkembagan kawasan dan global, seperti perkembangan di Palestina dan Rakhine State. Dalam kesempatan tersebut, Boris menyampaikan keinginannya untuk dapat berkunjungan ke Indonesia dalam waktu dekat. Retno juga sempat mengutarakan kepada Boris, komitmen Indonesia untuk terus menjadi kontributor perdamaian dunia senada dengan upaya pencalonan RI sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. (aud/nvl)