PBNU Harap MUI Tak Buru-buru soal Standardisasi Mubalig

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana melakukan standardisasi penceramah (mubalig). Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Robikin Emhas berharap MUI mengkaji rencana tersebut lebih dulu.

"Kita minta MUI perlu menjelaskan dulu apa maksudnya. Tidak boleh misalnya karena ada daftar mubalig dari Kemenag, bereaksi dengan cara seperti itu. Harus dikaji secara mendalam. Tidak perlu terburu-buru," kata Robikin saat dihubungi, Senin (21/5/2018).

Baca juga: MUI Akan Bikin Standardisasi Mubalig, Mirip Sertifikat Halal?

Wacana ini muncul terkait ramainya kritik yang disampaikan sejumlah pihak perihal keluarnya daftar 200 nama penceramah yang direkomendasikan Kementerian Agama (Kemenag).

Robikin berpendapat hal itu tak perlu ditanggapi terlalu jauh. Menurutnya, lebih baik ada panduan soal penyampaian ceramah yang baik.

Baca juga: Masuk Daftar 200 Mubalig Rekomendasi Kemenag, Aa Gym Malah Gundah

"Harapan kami nggak usah terlalu jauh, jauh lebih bagus jika misalnya segenap pihak memberikan satu panduan bahwa siapa pun, mubalig harus mencerminkan penguasaan dari sisi nilai-nilai agama. Dan sekaligus menghormati local wisdom," ujar Robikin.

Robikin memberi catatan soal materi yang semestinya disampaikan penceramah. Selain harus menguasai materi agama, penceramah harus menyampaikan materi yang dapat memperkuat nasionalisme.

Baca juga: FPI ke Said Aqil: Kalau Habib Rizieq Tak Bagus, Kok Umatnya Jutaan?

"Kedua, memastikan bahwa penceramah tidak boleh memberi kontribusi pada lunturnya nilai-nilai nasionalisme. Harus sebaliknya, bahwa selain menguatkan sisi-sisi atau aspek agama dan menguatkan nasionalisme," ujar Robikin.

"Sehingga bisa dipastikan materinya tak menyebarkan kebencian, baik antarsuku maupun masyarakat lain, merawat kebinekaan sekaligus menjaga NKRI," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana standardisasi mubalig ini diungkapkan oleh Komisi Dakwah MUI Pusat Cholil Nafis kepada detikcom. Standardisasi ini sekaligus menanggapi rilisan 200 nama mubalig rekomendasi Kemenag. Menurut Cholil, Kemenag tak berhak melakukan standardisasi mubalig.

"Kemenag tidak punya hak melakukan standardisasi. Orang-orang minta yang buat MUI saja, bukan Kemenag. Karena kalau diurusi Kemenag, maka bukan hanya Islam (yang diurusi Kemenag)," kata Cholil. (jbr/dnu)