DetikNews
Senin 21 Mei 2018, 23:44 WIB

Komnas Perempuan Kecam Penyerangan ke Ahmadiyah di Lombok

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Komnas Perempuan Kecam Penyerangan ke Ahmadiyah di Lombok Rumah warga Ahmadiyah yang diserang. (Foto: dok. Pemkab Lombok Timur)
Jakarta - Komnas Perempuan mengecam keras penyerangan dan aksi vandalisme terhadap komunitas Ahmadiyah di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Komnas Perempuan meminta negara menciptakan rasa aman terhadap warganya dalam menjalankan hak.

"Negara harus memprioritaskan penegakan hukum dan perlindungan hak warga Ahmadiyah atas rasa aman dari ancaman penyerangan dan diskriminasi sejak tahun 1998 hingga sekarang," jelas Komnas Perempuan dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Senin (21/5/2018).


Komnas Perempuan juga sudah menerima laporan perwakilan warga Ahmadiyah yang menjadi korban penyerangan pada di Dusun Grepek Tanat Eat, Desa Greneg, Kec. Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, pada 19-20 Mei 2018.

"Bahwa penyerangan tersebut dalam bentuk pengusiran, ancaman dan intimidasi, perusakan rumah penduduk, setidaknya menimpa tujuh kepala keluarga Ahmadiyah, 6 rumah rusak, 4 sepeda motor rusak berat, peralatan rumah tangga dan barang-barang elektronik hancur. Sebanyak 24 penduduk tersebut terdiri atas orang dewasa, lansia, dan anak-anak, sehingga terpaksa dievakuasi di kantor Polres Lombok Timur," tulis rilis tersebut.


Menurut Komnas Perempuan, indikasi kekerasan dan penyerangan ini telah dilaporkan ke polisi pada Maret 2018. Namun Komnas Perempuan sangat menyayangkan karena aparat keamanan setempat tidak berhasil mencegah aksi-aksi intoleransi ini.

"Komnas Perempuan mencatat penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di NTB terjadi sejak 20 tahun yang lalu (Oktober 1998), dan terus berlangsung dengan tingkat eskalasi tinggi yang berujung pada pengusiran di tahun 2005 hingga tahun 2006, sehingga memaksa Ahmadiyah mendiami pengungsian di Transito dan Praya," ungkapnya.


Komnas Perempuan menyebut komunitas Ahmadiyah menjadi korban atas tindakan kelompok-kelompok intoleran yang tidak hanya melakukan penyerangan secara fisik seperti perusakan tempat ibadah, penghancuran rumah, pengusiran, pemukulan, bahkan pembunuhan, tetapi juga kekerasan nonfisik.

"Seperti pelarangan beribadah, penyegelan tempat ibadah, caci maki, dan berbagai tindakan pelecehan seksual. Bahkan sampai saat ini dua tempat pengungsian bagi jemaah Ahmadiyah, yaitu Transito dan Praya, menjadi tempat pengungsian panjang yang pernah terjadi di Indonesia (2006-sekarang)," sebut rilis itu.


Komnas Perempuan menilai sudah 12 tahun jemaah Ahmadiyah di NTB menjadi pengungsi di Transito karena ketidakpastian jaminan keamanan dan perlindungan sebagai warga negara. Peristiwa ini seharusnya dapat diantisipasi segera oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan, mengingat ancaman penyerangan dan diskriminasi yang terus berlangsung di NTB pada jemaah Ahmadiyah.

Untuk itu, Komnas Perempuan menyatakan sikap:
1. Meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Memprioritaskan Pemenuhan HAM dan Hak Konstitusional Warga Ahmadiyah dengan segera, karena sejak tahun 2006 telah terabaikan, termasuk hak atas rasa aman dan bebas dari ketakutan.
2. Meminta Negara untuk tidak tunduk terhadap kelompok-kelompok intoleran, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi jemaah Ahmadiyah dan melakukan penanganan komprehensif bagi para korban intoleransi, dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan sesuai dengan UU Penanganan Konflik Sosial.
3. Mendesak aparat keamanan setempat untuk bersikap proaktif dalam menjalankan kewajibannya memberikan perlindungan dari tindak intoleransi kepada warga Ahmadiyah di Lombok Timur, dan segera melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan perusakan.
4. Meminta Pemerintah Daerah Lombok Timur dan Gubernur NTB untuk memberikan pemulihan komprehensif kepada para korban, segera membangun rumah-rumah jemaah Ahmadiyah yang rusak dan hancur agar para pengungsi bisa segera kembali ke rumahnya dan melanjutkan kehidupan mereka secara baik dan tenang.
5. Meminta pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya konflik yang melebar, memberikan pengertian kepada masyarakat untuk membangun dialog antar warga dan menjauhi cara-cara kekerasan.
6. Meminta elite-elite politik untuk menghentikan praktik politisasi agama dalam menggalang dukungan publik, terutama menjelang Pilkada, Pemilu dan Pilpres.
7. Mengimbau segenap masyarakat untuk menyebarkan kultur dan nilai-nilai keagamaan yang toleran, apalagi di bulan suci Ramadhan di mana seharusnya nilai-nilai perdamaian, kasih-sayang, nilai-nilai kemanusiaan menjadi spirit dari mereka yang menjalankan ibadah puasa.
(nvl/dnu)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed