BPK Minta Pemerintah Laporkan Penggunaan Dana Tanggap Darurat

Jakarta - Pemerintah diminta segera menyerahkan laporan keuangan penggunaan dana tanggap darurat bencana tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, Sumatera Utara. Sebab hingga pertengahan Juli ini laporan keuangan tersebut belum diserahkan.Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution, penyerahan laporan keuangan penggunaan dana tanggap darurat bencana tsunami ini sangat penting. Sebab bantuan dari luar negeri bisa terealisir kalau ada laporan keuangan yang transparan dan akuntabel."Kalau tidak seperti itu, satu sen pun tidak akan mengucur bantuan itu. Yang namanya Trust Fund tidak diberikan begitu saja," kata Anwar Nasution di sela-sela sebuah seminar di Hotel Nikko, Jl. MH Thamrin, Jakarta, Kamis (14/7/2005).Anwar juga meminta Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) selaku pelaksana pembangunan di Aceh untuk menyusun sistem pengawasan dalam atau internal kontrol yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.Menurut Anwar, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pernah memberikan laporan kepada BPK. Tapi bukan itu yang dimaksud BPK. "Itu daftar inventarisasi. Ayolah BPKP, Pak Arie (Kepala BPKP Arie Sulendro) itu kan Wakil Ketua Bakornas urusan ini," tukas Anwar.Ketika ditanya apa kira-kira kendala yang dihadapi pemerintah sehingga belum menyelesaikan laporan keuangan, Anwar mengaku tidak tahu. "Seharusnya itu kan wajar. Dan yang kita minta tidak perlu ada kontrak. Namanya juga lagi krisis," katanya.Lalu ditambahkan Anwar, "Tapi ya kita ingin tahu mie instan itu tersimpan di mana, ditaruh di gudang mana, barangkali kondisinya sudah busuk. Itu dilaporkan. Uang yang ada itu di bank mana, berapa jumlahnya, di mana itu sekarang. Itu saja kan, apa sulitnya." (gtp/)