Idrus Diperiksa KPK soal Jabatan Sekjen Golkar Terkait Bakamla

Jakarta - Menteri Sosial Idrus Marham diperiksa KPK terkait kasus Bakamla. Idrus memberi konfirmasi soal posisinya sebagai Sekjen Partai Golkar saat kasus itu bergulir.

"Ya dalam rangka untuk memberikan konfirmasi terkait posisi saya sebagai sekjen dahulu, ya terkait dengan kasus Bakamla. Itu saja," ungkap Idrus setelah diperiksa di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).

Baca juga: Diperiksa KPK, Idrus Marham Ditanya Aliran Dana Proyek Bakamla

Soal kebenaran penerimaan aliran dana Bakamla dari Fayakhun, Idrus tak banyak memberikan tanggapan. Dia menyebut sudah menjelaskan kepada penyidik apa yang dituduhkan kepadanya.

"Ya sudahlah saya katakan. Saya sudah bilang tadi. Substansinya di sana, tapi saya sudah jelaskan semuanya di sana (KPK)," tutur Idrus.

Aliran dana itu disebut-sebut terkait permintaan untuk memuluskan proses Fayakhun terpilih sebagai Ketua DPD Golkar DKI Jakarta pada April 2016. Namun dia mengaku tidak pernah mengikuti prosesnya di musyawarah daerah.

"Ya katanya musda. Musdanya sendiri saya nggak ikut," kata dia.

Baca juga: Yorrys Mengaku Diklarifikasi KPK soal Rp 1 M dari Fayakhun

Sebelumnya, KPK juga mengklarifikasi hal yang sama kepada Yorrys Raweyai. Namun politikus Golkar itu menampik informasi pemberian Rp 1 miliar oleh Fayakhun. Uang itu diduga berasal dari proses pembahasan anggaran Bakamla di DPR.

Dalam kasus Bakamla, Fayakhun diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar. Selain itu, dia diduga menerima USD 300 ribu. KPK menduga pemberian suap terkait kewenangan Fayakhun sebagai anggota DPR dalam proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla. (nif/dhn)