Ketua FPG Sarankan Baleg DPR Tetap Studi Banding ke LN

Jakarta - Walau hujan kritikan, Badan Legislatif (Baleg) DPR disarankan untuk tetap melakukan studi banding ke luar negeri. Alasannya, program ini sudah disusun sejak tahun lalu dan dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).Saran ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Andi Matalatta. Tak hanya menyarankan, Andi juga akan mengikuti studi banding apabila tidak ada tugas lain untuk menunjukkan bahwa program DPR itu benar dan sesuai dengan prosedur. "Kalau itu program DPR dan dibiayai oleh APBN, yang salah apa? Program DPR itu harus tetap dilaksanakan. Kita tidak boleh ambil sikap karena teror (kritikan). DPR harus bisa membuktikan dirinya benar," kata Andi kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2005).Menurut Andi, jika anggota dewan tidak boleh studi banding ke luar negeri maka program usah tidak dianggarkan dalam APBN berikutnya, APBN 2006. "Kalau tidak mau jangan dianggarkan tahun depan. Yang sekarang sudah ada anggarannya. Kita justru harus terang-terangan," katanya.Andi pun mempertanyakan kenapa yang dikritik cuma DPR. Sementara eksekutif yang sering melakukan perjalanan ke luar negeri tidak pernah disentuh. Padahal pemerintah juga menggunakan dana APBN."Keberangkatan anggota dewan ke luar negeri menggunakan dana APBN lebih baik daripada keberangkatan anggota dewan ke luar negeri karena undangan atau dibiayai institusi lain. Karena itu akan mempengaruhi kemandirian anggota dewan," lanjut Andi.Ditanya tentang sikap Fraksi PKS dan PD yang menolak rencana studi banding, Andi menyatakan itu dikarenakan mereka tidak ikut membahas rencana studi banding tersebut. "Mereka tidak mengikuti saat pembahasan program ini tahun lalu. Jadi wajar saja menolak karena tidak tahu."Lebih lanjut Andi menyatakan, Partai Golkar akan melihat kemampuan keuangan negara serta keseimbangan dengan lembaga negara lainnya dalam menyetujui atau menolak usulan program di DPR.Soal anggaran kunjungan ke luar negeri DPR pada 2006 yang mencapai Rp 32 miliar, Andi menyatakan Partai Golkar akan melihat kemampuan keuangan negara serta keseimbangan dengan lembaga negara lainnya dalam menyetujui atau menolak usulan program di DPR."Fraksi akan melihat kemampuan keuangan negara dan keseimbangan dengan lembaga negara lainnya. Kalau lembaga negara lain mengusulkan Rp 100 miliar, ya kita bisa lebih. Kalau kurang, kita ya bisa kurang," ujar Andi. (gtp/)