"Di MPR kami punya catatan. Pertama, ketimpangan antara kaya dan miskin. Padahal tujuan reformasi, keadilan kesejahteraan bersama," ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Diskusi kami di MPR sekarang ini demokrasi Pancasila, demokrasi kesetaraan itu menghasilkan social distrust, politik pecah-belah. Kemarin Kementerian Agama rekomendasi 200 ustaz, ngawur itu, blunder besar. Itu politik belah bambu, yang lain dipijak. Itulah, Kemenag harus minta maaf," kata dia.
Zulkifli juga menyoroti sistem pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurutnya, ini menjadi pemecah masyarakat juga.
"Pilkada seperti pertarungan lawan Belanda. Kita dibagi dua. Terbelah," ucapnya.
Terakhir, Zulkifli menyoroti masalah penegakan hukum. Dia juga bicara soal korupsi.
"Keadilan penegakan hukum. Hukum berlaku sebelah. Korupsi? Sudah hampir 300 kepala daerah, semua parpol kena korupsi," tegas dia. (gbr/bag)