Golkar soal Cuitan JKT48: Nanti Jokowi Batuk Pun Bisa Disalahkan

Golkar soal Cuitan JKT48: Nanti Jokowi Batuk Pun Bisa Disalahkan

Tsarina Maharani - detikNews
Jumat, 18 Mei 2018 18:39 WIB
Foto: Akun Twitter Jokowi Mencuit soal Senbatsu Uza JKT48 (Istimewa)
Jakarta - Gerindra dan PKS 'menyerang' Presiden Joko Widodo lantaran dianggap tak mampu mengelola akun Twitter-nya (@jokowi) terkait cuitan soal JKT48. Golkar, salah satu partai pengusung Jokowi, menanggapi santai kritikan itu.

"Kami bisa mengerti jika tiap urusan yang bersangkut-paut dengan presiden pasti diamati oleh para pelawan. Jangan-jangan nanti Pak Jokowi batuk pun bisa disalahkan karena nada batuknya dianggap tidak beraturan," kata Wasekjen Golkar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (18/5/2018).
Lagipula, sebut Sarmuji, perkara Twitter itu tak perlu dibesar-besarkan. Soal urusan pemecatan admin Twitter Jokowi yang dipersoalkan PKS, itu merupakan konsekuensi dari pekerjaan orang yang bersangkutan.

"Ini urusan nggak perlu diperbesar. Urusan dibebastugaskan kan bagian dari tanggung jawab pekerjaan, bagian dari pembinaan," sebut anggota Komisi XI DPR itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami berharap masih bisa ditempatkan di bagian tugas lain yang lebih cocok dengan yang bersangkutan," imbuh Sarmuji.

Akun Twitter Presiden Joko Widodo (@jokowi) sempat bikin heboh. Cuitannya berisi tentang JKT48. Pihak Istana menjelaskan cuitan tersebut ditulis oleh admin dan kini telah dibebastugaskan.
Gerindra dan PKS melemparkan kritik. Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai, hal itu membuktikan bahwa selama ini akun Twitter @jokowi palsu alias bodong.

Pun dengan anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia menyebut hal ini sekaligus menunjukkan ketidakmampuan Jokowi dalam mengurus negara.

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan jika admin Twitter Jokowi dibebastugaskan karena kejadian tersebut. Ia menyarankan Jokowi tak melulu berpikir tentang pencitraan.

"Cobalah lebih lapang dada dan jangan terlalu takut berbuat salah. Tidak usah terlalu berpikir pencitraan," ujar Mardani, Kamis (17/5). (tsa/idh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads