DetikNews
Jumat 18 Mei 2018, 10:53 WIB

Mendagri Temui Kepala BSSN Bahas Pembangunan Smart City

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Mendagri Temui Kepala BSSN Bahas Pembangunan Smart City Foto: Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) RI Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi di Kantor BSSN. (Marlinda-detikcom)
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melakukan pertemuan tertutup dengan Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) RI Mayjen (Purn) TNI Djoko Setiadi di Kantor BSSN. Pertemuan itu membahas pembangunan sinergitas jaringan komunikasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Ke depan akan segera kita bangun komunikasi jaringan antara pusat dengan daerah. Khususnya Kemendagri dengan seluruh provinsi nanti menyebar lagi ke kabupaten/kota, nah itu sudah bisa di-handle di-cover ke pusat. Tentunya menginduknya di BSSN," ujar Djoko usai pertemuan di Kantornya, Jalan Harsono RM, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (18/5/2018).


Djoko mengatakan ide sinergitas jaringan komunikasi antara pusat dengan daerah tersebut merupakan inisiasi dari BSSN. Ide tersebut untuk Indonesia menuju era digitalisasi dan era siber.

"Beliau (Mendagri) sudah setuju, sependapat dengan ide dari kami, dari BSSN," katanya.

Pembangunan jaringan komunikasi tersebut, kata Djoko, untuk memberikan kelancaran komunikasi, pelaporan-pelaporan, dan keamanan jaringan antara pusat dengan daerah. Ia ingin pemerintah daerah, khususnya Pemprov, dapat terlibat dalam mewujudkan hal itu.

"Kelancaran komunikasi, kelancaran pelaporan-pelaporan keamanan jaringan di seluruh provinsi perlu kita jaga, perlu kita libatkan," ungkapnya.

Sementara, Tjahjo mengungkapkan, menindaklanjuti sinergitas jaringan komunikasi antara pusat dan daerah, pihaknya akan segera mengumpulkan Kepala Daerah, khususnya Gubernur di seluruh Indonesia. Rencananya, diklat bersama itu akan dijadwalkan paling lambat bulan Agustus 2018.

"Supaya gubernur itu mempunyai operational room. Yang sumber daya manusianya dilatih oleh BSSN. Sehingga seorang gubernur bisa mendeteksi dengan detail sampai rumah ke rumah di tiap RT/RW. Kalau sekarang sudah ada mungkin di DKI, Surabaya, Bandung, sampah yang menumpuk di kali ini, nah ini harus lebih detail menyangkut orang per orang," tutur Tjahjo.


Tjahjo berharap pembangunan sinergitas jaringan komunikasi ini juga dapat menangkap setiap ancaman dan gangguan di daerah-daerah. Ia yakin, dengan sinergitas tersebut tata kelola pemerintahan akan lebih efektif dan efisien.

"(Nanti) Minimal di daerah menyediakan operation roomnya, lembaganya yang sekarang sudah masuk di SKPD Kominfo. Tapi ini kan lebih khusus, karena sifatnya sifat inteligen di daerah. Karena seorang gubernur, wali kota, bupati kan juga bertanggung jawab terhadap wilayah. Kan nggak mungkin Pak Joko menjangkau semua wilayah tanpa ada komunikasi dengan Gubernur, Polda, Kapolda kan nggak mungkin. Ini yang harus kita sinkronkan jadi kami sepakat," katanya.

Ia juga berharap dengan pembangunan sinergitas jaringan komunikasi itu dapat turut andil dalam menjaga stabilitas daerah. Sebab, dengan terjaganya stabilitas di daerah maka akan juga berpengaruh dengan stabilitas di nasional.

"Intinya yang penting bagi pusat ada kepastian bahwa program-program strategis pusat itu harus jalan di daerah. Kuncinya ada dimana? Kuncinya ada di stabilitas. Nah stabilitas harus di monitor harus dideteksi, harus cepat dikejar siapa yang mengembangkan isu siapa yang membuat berita fitnah dan sebagainya. Ini negara besar," tutur Tjahjo.


(idh/idh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed