Kamis 17 Mei 2018, 18:38 WIB
Bareskrim Pelajari Unsur Pidana di Dugaan Iklan Kampanye PSI
Foto: Dugaan iklan PSI yang diduga kampanye (istimewa)
Jakarta -
Dugaan iklam kampanye PSI dilimpahkan ke Bareskrim Polri. Bareskrim Polri akan mempelajari unsur pidana di dugaan iklan kampanye PSI.
"Kami pelajari dulu," kata Kasubdit IV bagian Poldok Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Djuhandi di Gedung KKP, Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Kamis (17/10/2018).
Djuhandi juga belum mau berkomentar banyak mengenai dugaan pelanggaran pidana PSI. Sebab, Djuhandi menyatakan baru menerima secara resmi laporan tersebut.
"Belum tahu, kan baru dilaporin. Makanya dipelajari dulu,'" ucap dia.
Polisi memang memiliki kewenangan menindak pidana pemilu atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan itu tertuang dalam pasal 1 poin ke 28.
"Sentra Penegakan Hukum yang selanjutjnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri," demikian isi poin ke 28 pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.
Sebelumnya, ketua Bawaslu Abhan telah meneruskan pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018.
(gbr/gbr)
"Kami pelajari dulu," kata Kasubdit IV bagian Poldok Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Djuhandi di Gedung KKP, Bareskrim Polri, Jalan Merdeka Timur, Kamis (17/10/2018).
Djuhandi juga belum mau berkomentar banyak mengenai dugaan pelanggaran pidana PSI. Sebab, Djuhandi menyatakan baru menerima secara resmi laporan tersebut.
"Belum tahu, kan baru dilaporin. Makanya dipelajari dulu,'" ucap dia.
Polisi memang memiliki kewenangan menindak pidana pemilu atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kewenangan itu tertuang dalam pasal 1 poin ke 28.
"Sentra Penegakan Hukum yang selanjutjnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri dari atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri," demikian isi poin ke 28 pasal 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 tersebut.
Sebelumnya, ketua Bawaslu Abhan telah meneruskan pelanggaran iklan kampanye yang dilakukan Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna ke Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018.
(gbr/gbr)
