DetikNews
Kamis 17 Mei 2018, 09:44 WIB

PKB dan PPP Dorong RUU Antiterorisme Segera Diselesaikan

Parastiti Kharisma Putri - detikNews
PKB dan PPP Dorong RUU Antiterorisme Segera Diselesaikan Anggota Panja RUU Terorisme dari F-PPP, Arsul Sani (Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta - Ancaman Presiden Jokowi untuk mengeluarkan perppu jika RUU Antiterorisme tidak rampung pada Juni mendatang menuai tanggapan dari berbagai pihak. Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menilai ancaman Jokowi tersebut relevan.

"Ya kalau pemerintah dan DPR tidak sampai sepakat menetapkan UU sampai Juni, saya kira ide perppu itu relevan," kata Karding kepada detikcom, Kamis (17/5/2018).

Meski begitu, mengutip hasil pertemuan partai politik pendukung pemerintah bersama Menko Polhukam Wiranto beberapa waktu lalu, Karding menyebut sudah ada kesepakatan bahwa RUU Antiterorisme akan rampung pada bulan ini.

"Tapi para parpol pendukung pemerintah dan pemerintah sudah ada kesepakatan untuk menuntaskan pada bulan Mei," ungkapnya.


Pihak PPP berpendapat senada. PPP menilai ancaman Jokowi soal penerbitan Perppu Terorisme bertujuan agar DPR bersama pemerintah menyelesaikan revisi UU Antiterorisme sesegera mungkin.

"Statement Pak Jokowi itu lebih dimaksudkan untuk mendorong DPR dan pemerintah agar mempercepat penyelesaian finalisasi pembahasan satu pokok bahasan yang belum tuntas, yakni soal definisi terorisme," kata anggota Panja RUU Terorisme dari F-PPP, Arsul Sani, kepada wartawan, Kamis (17/5).

"Itu lebih sebagai permintaan atensi khusus ketimbang keinginan untuk menuangkan revisi UU Terorisme dalam sebuah perppu," imbuhnya.

Arsul menjelaskan elite PPP sebelumnya telah membahas revisi UU Antiterorisme ini langsung dengan Jokowi saat bertemu dalam workshop nasional anggota DPRD dari Fraksi PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5). PPP meyakinkan Jokowi bahwa seluruh fraksi pendukung pemerintah di DPR mendorong penyelesaian revisi atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme itu dalam waktu cepat.

Lagi pula, kata Arsul, penerbitan perppu di tengah-tengah pembahasan revisi UU Antiterorisme akan menimbulkan polemik baru. Pembahasan revisi yang sudah dibahas sejak 2016 itu bisa jadi sia-sia begitu saja.


"Kami selaku anggota Pansus RUU Terorisme dari PPP juga menyampaikan pandangan bahwa jika pemerintah langsung mengeluarkan perppu di saat pembahasan RUU sudah mau selesai, maka justru bisa menimbulkan kontestasi politik baru antar fraksi-fraksi dalam membahas isi perppu tersebut di DPR," jelas Sekjen PPP itu.

"Tentu menjadi sudah tidak ada relevansinya lagi RUU diselesaikan. Karena hasil pembahasan kan bisa jadi tidak bersesuaian dengan isi perppu-nya," sambung Arsul.

Atas penjelasan itu, Jokowi disebutkan sudah sepakat. Ia menunggu DPR segera menngesahkan RUU Antiterorisme menjadi undang-undang.

"Presiden menitipkan betul harapan selesainya RUU Terorisme tersebut segera," ucap Arsul.



Tonton juga video tentang "GP Ansor dan PKB minta pemerintah segera tangani terorisme":


(hri/hri)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed