DetikNews
Rabu 16 Mei 2018, 22:25 WIB

KPK Prihatin Suap di Bengkulu Selatan Libatkan Keluarga Bupati

Nur Indah Fatmawati - detikNews
KPK Prihatin Suap di Bengkulu Selatan Libatkan Keluarga Bupati Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - KPK menyesalkan keterlibatan keluarga Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Bengkulu Selatan. Keluarga yang dimaksud adalah istri dan keponakan Dirwan.

"Keprihatinan lainnya adalah KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung dalam perbuatan ini. Ada istri dan keponakan yang diduga bersama-sama menerima uang tersebut," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/5/2018).


Dirwan sendiri, disebut Basaria, merupakan pihak yang berperan melakukan komunikasi dengan Juhari selaku kontraktor yang menyuap dalam kasus ini. Kesepakatan itu soal commitment fee 15 persen untuk Dirwan.

"Dari kesepakatan 15 persen ini, informasinya bukan kali ini," kata Basaria.

Selain itu, Dirwan diduga memberi instruksi untuk memberikan uang kepada istrinya, Hendrati, atau keponakan dia, Nursilawati. Peran aktif kedua anggota keluarga Dirwan ini juga telah menjadi pola dalam suap yang diduga bukan pertama kalinya terjadi.

"Nah, informasinya juga bahwa bupati ini sudah mengatakan, uangnya jangan diserahkan ke saya, tapi diserahkan kepada yang namanya HEN (Hendrati) tadi, atau melalui NUR (Nursilawati). NUR ini juga merupakan salah satu kasi kabupaten tersebut di Dinas Kesehatan, dan juga merupakan keponakannya. Jadi pola ini sudah berjalan, uang diberikan ke NUR atau HEN," tutur Basaria.

Terkait keterlibatan keluarga, menurut Basaria, KPK telah melakukan berbagai upaya. Baik itu melalui program sejak dini dari tingkat PAUD untuk anak-anak hingga program Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) yang banyak digaungkan dalam kunjungan KPK.


"Kepala-kepala daerah sama istrinya, kalau ke daerah juga selalu kita kumpulkan supaya mereka tahu kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mencegah korupsi," ucap dia lagi.

Namun upaya pencegahan yang dilakukan akan kembali lagi ke masing-masing personal. KPK akan tetap melakukan upaya pencegahan dan represif secara terintegrasi.

"Bukan berarti ada pencegahan di sana, kita nggak bisa melakukan tindakan represif. Ini nggak boleh. Jadi dua-duanya sejalan. Ini strategi pencegahan penindakan terintegrasi," tuturnya.

Sebelumnya, Dirwan ditetapkan sebagai tersangka bersama istrinya, Hendrati, serta keponakannya, Nursilawati, yang merupakan kepala seksi di Dinkes Bengkulu Selatan. Mereka diduga menerima suap dari kontraktor bernama Juhari.

Pemberian suap itu berkaitan dengan lima proyek infrastruktur berupa jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dari proyek dengan nilai total Rp 750 juta itu, Dirwan mendapatkan commitment fee sebesar 15 persen atau Rp 112.500.000.
(nif/haf)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed