Pemerintah Tidak Jujur dalam Berunding dengan GAM

Jakarta - Perundingan antara pemerintah Indonesia dengan GAM di Helsinki, Finlandia mendapat kritikan pedas. Anggota Komisi I DPR Effendy Choirie menilai pemerintah telah bertindak tidak jujur dalam proses perundingan ini."Pemerintah selalu bilang ini perundingan informal saat ditanya DPR. Tapi kesepakatannya formal, tim perunding pemerintah juga formal dan dibiayai negara. Jelas perundingan formal, tapi karena takut bila kebablasan , atau tidak memenuhi hasil perundingan, terus dibuat informal. Saya melihat ada ketidakjujuran dalam hal ini," kata Effendy Choirie kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2005). Komisi I DPR, lanjut Choirie, sudah mengimbau agar pemerintah tidak melakukan perundingan dengan GAM. "DPR dalam hal ini tetap bersikap seperti sebelumnya. Saya menganggap langkah perundingan itu mubazir, karena itu hanya bersifat informal," kata salah seorang pengurus DPP PKB ini.Bagi Choirie, masalah Aceh sebetulnya sudah jelas penyelesaiannya. Kesepakatan politik Aceh diselesaikan melalui UU Otda dan operasi militer terpadu. "Itu merupakan penyelesaian final. Sementara, di Helsinki informal. Terlebih lagi yang melaksanakan pemerintah. Kalau delegasi yang dikirim ke sana itu LSM atau kelompok lainnya saya kita tidak ada masalah," ujar mantan wartawan ini.Choirie juga mempertanyakan wakil GAM yang berunding di sana. "Saat perundingan terjadi, kontak senjata masih terus terjadi di Aceh. Apa yang dilakukan pemerintah Jusuf Kalla tidak masuk akal, karena itu Komisi I sudah memberikan deadline, pertemuan ke-4 adalah pertemuan terakhir. Tetapi pemerintah tidak mau mendengarkan," imbuh dia. (jon/)