Bila Agustus Tak Buahkan Hasil, Perundingan RI-GAM Distop

Jakarta - Pemerintah berharap perundingan informal antara RI dengan GAM di Helsinki bisa menghasilkan solusi damai untuk Aceh. Tapi, bila hingga Agustus perundingan deadlock, pemerintah akan menghentikannya. "Kita tidak punya target waktu kapan, tapi kita punya timeline. Harapannya Agustus pertemuan itu menghasilkan kesepakatan sesuai dengan kepentingan Indonesia," jelas Menko Polhukam Widodo AS ketika dicegat wartawan di Kantor Menko Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (13/7/2005).Namun, lanjut Widodo, apabila bulan Agustus ternyata timbul masalah lain atau belum ada kesepakatan, maka pertemuan dihentikan dulu dan pemerintah akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya. "Kita tidak mungkin paksakan," jelasnya.Widodo mengatakan, substansi pembicaraan dalam pertemuan informal dengan GAM di Helsinki harus utuh dibahas, yaitu masih dalam kerangka NKRI dan peraturan perundang-undangan yang ada. "Bila ada bagian kesepakatan yang belum disetujui, kita lakukan negosiasi, kita jangan terburu-buru untuk menandatangani perjanjian itu sendiri," jelasnya.Walau memang ada pesimisme dan kekhawatiran bahwa hasil dari pertemuan itu akan merugikan kepentingan Indonesia, Widodo mengakui hal tersebut. Namun menurutnya, ada hal-hal yang dapat dinegosiasikan dan tidak. "Tapi marilah kita optimistis," katanya.Perundingan RI-GAM ronde kelima digelar di Helsinki saat ini. Indonesia diwakili oleh Menkominfo Sofyan Djalil dan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin. Soal Kunjungan Tim Uni Eropa Sementara itu, mengenai kehadiran Tim Monitoring dari Uni Eropa (UE) ke Aceh beberapa waktu lalau, Widodo mengaku hal itu untuk meyakinkan adanya niat baik penyelesaian konflik Aceh dari pihak Indonesia dan GAM. "Kehadiran mereka memang memiliki sensitifitas, tapi kehadiran mereka untuk meyakinkan political will dari Indonesia dan GAM," jelas Widodo.Widodo mengatakan, kehadiran Tim Monitoring UE di Aceh sangat penting bagi mereka saat menjadi fasilitator. Tim Monitoring UE juga menilai aparat TNI dan Polri telah melakukan tugas secara profesional dan memiliki rantai komando yang sangat kuat."Pemerintah menerima Uni Eropa, tapi diharapkan ASEAN menjadi house, apalagi sudah ada kerjasama keamanan," jelas Widodo. Kembali Widodo menegaskan bahwa persoalan Aceh merupakan persoalan domestik dan tidak terkait masalah internasionalisasi. Walau begitu, Indonesia sangat menghargai kehadiran dunia internasional untuk Aceh terutama dalam membantu rekonstruksi dan rehabilitasi.Kewajiban Indonesia untuk menjamin keamanan dan proteksi kepada dunia internasional yang membantu di NAD. "Saya kira, dunia internasional tahu bahwa asa masalah di Aceh, tapi partisipasi dan kontribusi mereka tetap masuk ke Aceh," jelas Widodo. (asy/)