KPK Tanya Dirjen Anggaran Askolani soal Pembahasan Anggaran di DPR

Jakarta - Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyebut diperiksa KPK terkait pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR. Dia juga menjelaskan kewenangan komisi di DPR yang membawahi Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Hanya menyampaikan mekanisme pembahasan (anggaran) di Banggar secara umum serta kewenangan Bakamla dan Komisi DPR yang bahas detailnya sampai dengan program," ungkap Askolani saat dimintai konfirmasi, Selasa (15/5/2018).

Baca juga: KPK Panggil Dirjen Anggaran Askolani Jadi Saksi Kasus Bakamla

Selain Askolani, KPK telah memeriksa dua saksi lainnya, yakni Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Basri Baco dan Ketua DPD Golkar Jakarta Utara Olsu Babay. KPK menyampaikan masih mendalami pembahasan anggaran untuk Bakamla dari ketiga saksi yang diperiksa untuk tersangka Fayakhun Andriadi.

"Penyidik mendalami proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 untuk Bakamla," ucap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Dalam perkara ini, Fayakhun diduga menerima fee 1 persen dari total anggaran Bakamla senilai Rp 1,2 triliun atau senilai Rp 12 miliar. Selain itu, dia diduga menerima USD 300 ribu. KPK menduga pemberian suap terkait kewenangan Fayakhun sebagai anggota DPR dalam proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P tahun anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla. (nif/gbr)