Jumat 11 Mei 2018, 18:28 WIB
KPK Klarifikasi soal Markus Nari Larang Namanya Disebut di Sidang
Markus Nari (Foto: dok detikcom)
Jakarta -
Penyidik KPK mengklarifikasi informasi soal adanya larangan dari Markus Nari ke Sugiharto untuk tidak menyebut namanya di persidangan. Markus merupakan salah satu tersangka perintangan penyidikan e-KTP serta korupsi proyek e-KTP.
"Penyidik mengklarifikasi terkait waktu permintaan MN (Markus Nari) agar Sugiharto tidak menyebut nama MN di sidang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (11/5/2019).
Pemeriksaan narapidana kasus e-KTP itu dilakukan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sugiharto menjadi salah satu saksi yang diduga KPK mendapat tekanan dari Markus.
Terkait kasus ini, rencananya KPK akan menggabungkan berkas penyidikan 2 kasus yang melibatkan Markus Nari. Selain perintangan kasus e-KTP, politikus Golkar itu menjadi tersangka dalam korupsi e-KTP.
"Untuk penyidikan pasal 21 ini proses penyidikannya hampir selesai, tinggal menunggu penyidikan perkara pokoknya. Jadi mungkin akan digabung demi efektivitas dan efisiensi," ujar Febri.
Dalam dugaan perintangan Markus, pihak yang dipengaruhi adalah Irman dan Sugiharto, saat duduk sebagai terdakwa dalam korupsi e-KTP, serta Miryam S Haryani dalam pencabutan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) pada persidangan kasus korupsi e-KTP.
Sedangkan dalam kasus korupsi, Markus diduga berperan dalam memuluskan proses penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Markus awalnya meminta Rp 5 miliar dari Irman, tapi terealisasi Rp 4 miliar.
(nif/dhn)
"Penyidik mengklarifikasi terkait waktu permintaan MN (Markus Nari) agar Sugiharto tidak menyebut nama MN di sidang," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (11/5/2019).
Pemeriksaan narapidana kasus e-KTP itu dilakukan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Sugiharto menjadi salah satu saksi yang diduga KPK mendapat tekanan dari Markus.
"Untuk penyidikan pasal 21 ini proses penyidikannya hampir selesai, tinggal menunggu penyidikan perkara pokoknya. Jadi mungkin akan digabung demi efektivitas dan efisiensi," ujar Febri.
Dalam dugaan perintangan Markus, pihak yang dipengaruhi adalah Irman dan Sugiharto, saat duduk sebagai terdakwa dalam korupsi e-KTP, serta Miryam S Haryani dalam pencabutan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP) pada persidangan kasus korupsi e-KTP.
Sedangkan dalam kasus korupsi, Markus diduga berperan dalam memuluskan proses penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Markus awalnya meminta Rp 5 miliar dari Irman, tapi terealisasi Rp 4 miliar.
(nif/dhn)
