DetikNews
Jumat 11 Mei 2018, 15:14 WIB

Inikah UU Migas yang Bikin Amien Rais Sebut Bangsa 'Pekok'?

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Inikah UU Migas yang Bikin Amien Rais Sebut Bangsa Pekok? Amien Rais (berpeci). Foto: Uje Hartono/detikcom
Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut Indonesia sebagai 'bangsa pekok' karena ada UU yang mengatur soal minyak dan gas bumi (Migas). Menurut Amien, undang-undang itu pro terhadap kepentingan asing.

"Ini ada UU yang aneh dan ajaib. Bahwa gas alam di perut bumi Indonesia, itu boleh digunakan oleh bangsa sendiri setelah bangsa lain dicukupi kebutuhannya," kata Amien saat mengisi ceramah di Masjid Muthohirin Yogyakarta, Kamis (10/5/2018) malam.



Menurutnya, regulasi tersebut aneh. Sebab, kebutuhan dalam negeri dikorbankan hanya demi memenuhi kebutuhan negara lain, seperti Tiongkok, Taiwan, dan Singapura.

"Ini mesti bangsa pekok (bodoh)," ucap dia.

Amien memang tak menyebut undang-undang nomor berapa dan tahun berapa yang menurut dia mengorbankan kepentingan bangsa sendiri. Tetapi Undang-undang Migas yang masih berlaku saat ini adalah UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. UU itu ditandatangani oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dengan keputusan bersama DPR RI.



Pembuatan undang-undang ini mempertimbangkan migas sebagai sumber daya alam strategis dan dikuasai oleh negara. Selain itu UU ini juga menimbang UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak 2 kali saat itu.

Pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No 22/2001 ini tertulis bahwa kebutuhan migas dalam negeri harus terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan migas dalam negeri pun jadi prioritas. Berikut kutipannya:

Pasal 8


(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 angka 19 juga disebutkan mengenai aturan kontrak kerja sama dalam bidang minyak dan gas. Di undang-undang ini tertulis, kontrak kerja sama harus menguntungkan negara. Berikut kutipannya:

19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Adapun di Pasal 6 ditulis bahwa kegiatan hulu dilakukan melalui Kontrak Kerja Sama. Di ayat (2) pasal itu disebutkan bahwa kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai dengan penyerahan. Sementara itu di Pasal 11 disebutkan bahwa setiap Kontrak Kerja Sama harus ada pemberitahuan tertulis kepada DPR.

Undang-undang ini masih dalam proses revisi oleh pemerintah dan DPR sekarang. Namun belum ada keputusan soal revisi peraturan ini.


(bag/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed