Anggota BURT Tetap Usulkan Kenaikan Tunjangan DPR
Selasa, 12 Jul 2005 18:18 WIB
Jakarta - Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Meski dikecam, anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tetap mengusulkan kenaikan tunjangan operasional para wakil rakyat belasan juta rupiah sebulan."Apa pun yang terjadi, ini tidak akan berubah," tegas anggota BURT dari FPAN Djoko Edi S Abdurrahman dalam konferensi pers usai menerima anggota DPRD Surabaya yang studi banding ke BURT DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2005).Usulan itu sudah disampaikan kepada Panitia Anggaran dan saat ini sedang diproses. Mengenai jumlah yang diputuskan, Djoko menyerahkan kepada Panitia Anggaran dan tim pemerintah."Prosedur pengajuan sudah sesuai standar pengajuan dalam sistem anggaran kita. Jadi tetap akan diajukan. Dan berapa hasilnya, ya itu urusan Panitia Anggaran dan pemerintah," ungkap politisi ini.Chairul Saleh Rasjid dari FPKB menambahkan, kenaikan tunjangan itu perlu karena dana anggaran untuk tugas kedewanan dan kunjungan ke konstituen selama ini tidak cukup. Karena itu harus diusulkan agar tugas kedewanan tidak tergantung pada eksekutif.Tanggung jawab anggota dewan pada konstituen juga sangat banyak. Karena setiap berkunjung ke daerah, pertemuan yang diadakan oleh anggota dewan dengan konstituennya selalu ditanggung oleh anggota dewan tersebut."Kalau ke daerah, kita semua yang harus mbayari. Untuk menyampaikan misi dan visi, kita harus mengundang (konstituen)," alasannya.Aria Bima dari FPDIP bahkan mempertanyakan dan mencurigai fraksi dan anggota dewan yang menolak rencana kenaikan dana tunjangan operasional itu.Menurutnya, untuk memenuhi tugas dewan secara ideal dan mandiri, tunjangan selama ini dirasa masih kurang. Setiap kunjungan ke daerah, anggota dewan masih menggunakan dananya sendiri."Padahal kami ke daerah dalam rangka advokasi menjalankan tugas-tugas kedewanan," tegasnya.Hasto Chistianto, juga dari FPDIP menjelaskan, kenaikan tunjangan operasional itu untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas anggota dewan, membayar staf ahli dan kunjungan ke daerah. "Jadi itu perlu," tegasnya.
(nrl/)











































