Mendiknas: Biaya Sekolah di Daerah Mahal, Tanyalah Pemda

Padang - Harapan Nurhayati (39) agar pemerintah pusat turun tangan soal mahalnya biaya masuk sekolah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) tampaknya kandas.Soalnya, ketika keluhan pemilik kios bensin eceren di kawasan Simpang Haru Padang itu disampaikan pada Mendiknas Bambang Soedibyo, sang menteri mengatakan soal tinggi rendahnya biaya pendidikan di suatu daerah menjadi wewenang Pemda masing-masing.Hal tersebut disampaikan Mendiknas pada wartawan usai membuka Pekan Ilmiah Mahasiswa XVIII di Kampus Unand Limau Manis Padang, Selasa (12/7/2005)."Kalau soal itu, silakan tanyakan pada pemerintah daerah," kata Bambang . Yang jelas, menurutnya, pemerintah selalu berupaya menyediakan pendidikan murah untuk masyarakat, termasuk melalui program kompensasi BBM."Persoalannya, hingga sekarang dana kompensasi untuk operasi madrasah dan sekolah itu hingga kini belum dikucurkan," sesal Bambang.Lambatnya pendistribusian dana kompensasi itu karena belum adanya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang melegalkan pemerintahmengucurkan dana tersebut."Mudah-mudahan Agustus mendatang undang-undang itu sudah kelar. Kita akan langsung mendistribusikan bantuan itu ke sekolah-sekolah dan madrasah," janjinya.Bambang juga menyatakan, merosotnya prestasi siswa di sejumlah daerah pada Ujian Nasional (UN) beberapa waktu lalu sepatutnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah masing-masing."Pemda harus proaktif mencari penyebab dan solusinya," katanya. Untuk kasus merosotnya hasil UN di Sumbar, menurut Bambang, penyebabnya adalah kurang terkontrolnya mutu pendidikan karena jumlah peminat sekolah di Sumbar meningkat sangat tajam. (nrl/)